Experts Say Riverbank Defecation Costs Indonesia $6.6 Billion Yearly

The Jakarta Globe

Experts Say Riverbank Defecation Costs Indonesia $6.6 Billion Yearly

For Oswar Mungkasa, the head of planning and budgeting at the Public Housing Ministry, it is evident where the blame for the state of the country’s heavily polluted rivers lies.

“I once spoke with a low-income family that had a habit of going to the bathroom on riverbanks, and they said they had no issues with it whatsoever,” he said.

“Yet it is this very practice that is responsible for 80 percent of the pollution in our rivers.”

The problem is not limited to low-income residents. Most households, Oswar said, are guilty of polluting groundwater sources and rivers with indiscriminate defecation.

“Fifty-five percent of all households don’t have access to clean water, while the same percentage don’t have proper sanitation systems, which leads to them to dump their waste untreated,” he said.

“This alone accounts for 80 percent of groundwater pollution and explains why river water is contaminated with the E. coli bacteria.”

This problem, Oswar pointed out, has led to health costs and other expenses that have cost the Indonesian state Rp 58 trillion ($6.6 billion) a year.

He added that an estimated 70 million Indonesians defecate indiscriminately but that it was a bad habit that could be broken.

“It’s important to raise public awareness, through an education campaign, about the dangers of dumping anywhere you want,” he said at a recent discussion on water and hygiene issues in Indonesia.

“Clean water and sanitation are basic needs that require public support and government planning to bring about.”

Alfred Nakatsuma, the environmental director at USAID, said the problem of a lack of access to clean water is common among developing countries, where, ironically, poor people have to pay more for water because they are not served by tap water networks.

To that end, USAID rolled out its Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) project in March 2010 to increase access to safe water for two million people and provide sanitation for 200,000 people.

The program, set to run for six years, is expected to reach poor populations in urban areas and address the challenges that water utilities face in ensuring water access and availability, such as climate change and increasing water demand in urban areas.

The IUWASH program was launched to help Indonesia attain its Millennium Development Goals (MDGs) on improved access to clean water and sanitation, part of a United Nations initiative.

Under MDG guidelines, the government must halve the number of people without access to drinking water or sanitation services by 2015.

Additional reporting from Antara

Gerakan Tanpa Handphone Bakal Digelar

Beritasatu.com


“Partisipasi masyarakat masih dalam konfirmasi. Tapi, saya optimis masyarakat mengikuti gerakan ini,”

Hari gerakan tanpa telepon genggam selama dua jam. Rencana itu digadang sebagai bentuk protes terhadap maraknya kasus pencurian pulsa yang merugikan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat masih dalam konfirmasi. Tapi, saya optimis masyarakat mengikuti gerakan ini,” kata Harja Saputra kepada Beritasatu.com, Sabtu (15/10).

Karena gerakan ini tidak dilakukan dalam satu wilayah yang sama, maka kami akan melakukan konfirmasi ke beberapa pihak untuk melihat traffic penggunaan telepon.” imbuhnya.

“Selama ini, kita hanya menyampaikan kekecewaan melalui facebook dan twitter. Itu tidak memberikan efek jera pada pihak operator telepon. Karena itu, gerakan ini diharapkan agar mampu mendorong pemerintah dan operator telepon untuk mengambil tindakan tegas atas pencurian pulsa ini.” ujar Harja.

Sementara itu, partisipan gerakan tanpa telepon genggam, Dian Pramudito (35) mengatakan, keikutsertakan dalam kegiatan ini untuk memprotes provider yang lalai.

“Saya tak pernah mendaftar segala bentuk SMS premium. Namun, saya sering mendapatkan berbagai jenis SMS. Awalnya saya pikir hanya menerima SMS. Tapi, saya justru kehilangan pulsa,” tuturnya.

Lain lagi dengan David Tobing. Pria yang berprofesi sebagai pengacara itu mengatakan, pemerintah, operator telepon , dan konten provider seharusnya memerhatikan gerakan ini. Sebab, masyarakat bergerak bersama untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pencurian pulsa.

Indonesia Prioritaskan Pembangunan Air dan Sanitasi

Beritasatu.com


Kurang tersistemasinya sanitasi air ini juga mengakibatkan adanya kerugian negara hingga Rp 58 triliun per tahun.

Air dan sanitasi merupakan agenda prioritas pembangunan Indonesia untuk mencapai target MDGs berkait dengan sanitasi air dan akses terhadap air bersih.

Sebuah hasil studi berkaitan dengan perilaku sanitasi air yang dilakukan oleh WSP menunjukkan, sanitasi bukan prioritas utama kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat yang kekurangan, sehingga mereka kurang paham pentingnya sanitasi air sebagai salah satu prioritas utama untuk hidup bersih dan sehat.

Dalam diskusi Wash Talk: Ada Apa Dengan Air Minum dan Higienitas di Negara Ini? yang diadakan di @atamerica hari ini, Oswar Mungkasa, Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Perumahan mengatakan, masyarakat dan pemerintah perlu bekerjasama dalam menyelenggarakan layanan air dan sanitasi, sebab air dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia.

“Air dan sanitasi merupakan kebutuhan mendasar, namun air dan sanitasi bukan urusan pribadi semata. Karena itu, pembangunan saluran air bersih dan sanitasi memerlukan perencanaan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam merealisasikannya.” kata Oswar.

“Saya pernah berbicara dengan keluarga miskin yang membuang air besar sembarang, seperti di sungai dan mereka mengatakan, mereka tidak bersalah dengan hal tersebut. Padahal, perilaku mereka justru mengakibatkan pencemaran air hingga 80 persen,” kata Oswar.

Oswar mengatakan, hingga hari ini terdapat kurang lebih 70 juta warga negara Indonesia yang membuang air besar sembarangan. Namun ia yakin bahwa kebiasaan masyarakat tersebut dapat diubah.

“Penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya membuang air besar sembarang melalui edukasi,” tambahnya.

Alanda Kariza, penerima Ashola Young Changemaker Awards 2010: Inovasi Air Bersih dan Sanitasi mengatakan, masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi internasional untuk menangani masalah yang berdampak langsung pada mereka. Hal-hal seperti ini, bisa dikerjakan sendiri.

Sementara itu, salah satu target MDGs Indonesia pada tahun 2015 adalah menurunkan separuh proporsi penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Pemerintah menargetkan, 68.87 persen penduduk memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, serta 65.1 persen penduduk memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak.

“Sampai saat ini, 55 persen rumah tangga belum memiliki akses terhadap air bersih. Hal tersebut berdampak pada pencemaran air tanah hingga 80 persen, pencemaran sungai hingga 75 persen, serta mengakibatkan terkontaminasinya air minum dengan bakteri E-coli,” kata Oswar.

Oswar menambahkan, kurang tersistemasinya sanitasi air ini juga mengakibatkan adanya kerugian negara hingga Rp 58 triliun per tahun.

Alferd Nakatsuma, Direktur Departemen Lingkungan Hidup di USAID mengatakan, masih banyak masyarakat dunia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

“Di banyak negara berkembang, orang miskin membayar air lebih mahal dan mereka masih bergantung pada truk pembawa air untuk mendapatkan air bersih,” katanya.

Dalam rangka membantu Indonesia untuk mencapai target MDGs tersebut, USAID Indonesia melalui Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH), membantu mengkampanyekan isu ini bagi pencapaian target MDGs untuk akses air minum dan sanitasi di Indonesia, melalui perluasan akses terhadap akses air bersih dan sanitasi untuk masyarakat miskin kota di Indonesia, khususnya mereka yang tidak memiliki akses sangat terbatas terhadap kedua layanan tersebut.

Nine Years After Bali Bombing, Many Indonesians Wage Peace

The Jakarta Globe


Denpasar. Wayan Leniasih lived with her husband until he was killed in the 2002 Bali bombings that left 202 people, mostly foreign tourists, dead.

At the Ground Zero monument in Kuta she called on those gathered to remember what happened on Oct. 12, 2002, to put the bombing behind them lest it “continue to haunt us forever.”

But this statement of defiance could not hide the deep loss that losing her husband, Kadek Sukanaya, who worked as a bartender at the Sari Club where a bomb exploded, must have caused.

Like many of the survivors of those who were killed, Wayan’s life has become more difficult in practical ways, as well as from coping with the grief that haunted her for years.

“My teacher’s salary is not enough, so I have to take up more jobs on the side,” she said. “The good thing is our children’s education has not been effected because they are now paid for by a foundation.”

Thiolina F. Marpaung, who suffers from eye problems because of shrapnel from the bombs, said that she continued to feel a deep sadness every time she thought of the incident.

Like many of the survivors, Thiolina struggles to pay for medical bills. She said that she continued to undergo monthly medical checks at her own expense.

But as well as sharing stories of sorrow, some in attendance said they were glad to have the support of other survivors.

“By meeting the other victims, we feel that we share the same fate and can share stories and help each other,” said Bambang, a victim of the 2003 JW Marriott Hotel bombing in Jakarta, who attended the ceremony.

Following speeches from some of the victims and their families, a 150-meter piece of cloth was unfurled at Kuta Beach, which people signed to support calls for non-violence and conflict resolution.

In Jakarta, a similar event took place, where a 1.4 kilometer shroud was unfurled from the Hotel Indonesia roundabout for people to sign.

“Taking the shroud of cloth as a symbol, we want to send a message that violence has already caused enough deaths,” said Damien Demantra, who headed the organizing committee for the event.

He said that the organizers hoped that thousands of people would put their signature on the cloth.

The anniversary was also marked with a solemn gathering at the Australian consulate in Denpasar.

“We are standing here to remember the victims of the bombings nine years ago. We are also remembering the people whose lives have been changed by this event,” Australian Ambassador Greg Moriarty said in his speech.

Wendy Grezl, the mother-in-law of John Juniardi, who was killed in the blast at Sari Club, said that “this bad memory would continue to haunt us forever.”

The Association of Bomb Victims in Indonesia (Askobi) also marked the day by conducting a campaign against violence directed at the country’s youth.

Askobi member Tony Soemarno, 57, said that the campaign intended to show the youth that violence was not the answer.

“Violence is not part of the life of the people of Indonesia. We are a community that is against violence,” said Tony, who was also one of the survivors of the 2003 JW Marriott bombing.

He added that there needed to be efforts to deal with the root causes of terrorism.

“I once met with terrorists. I said that they must prevent attacks from happening again. They said they can’t do it by themselves, because there are many more ready to act,” he said.

Nasir Abbas, a former member of the Jemaah Islamiyah regional terror network who has since left the radical group, said that efforts to fight terrorism should never stop because “terrorists continue to spread their teachings to the people.”

Good News for Print Media In Face of Online Onslaught

The Jakarta Globe

Abimata Putra Kurniawan, an employee at a private bank, always starts his day by perusing a national newspaper.

“My favorite section is the business section, especially the business analysis pieces,” says the 34-year-old Jakarta resident. “It helps me understand what’s happening in the field I work in.”

He adds that he prefers newspapers to television.

“I always watch the morning news on television as well to get the general news, and frankly television news reporting is easier to digest,” Abimata says. “But by the time they get to the business news, I’m already at the office.”

Abimata is one of a growing number of Indonesians who rely on the printed page for their news, even as other countries experience substantial drops in circulation as a result of people getting their news from online sources and television.

According to an ABG Nielsen Indonesia survey released in July, newspaper readership increased marginally from 13.4 percent at the start of the year to 13.7 percent by the middle of the year.

Agus Sudibyo, a member of the Press Council, says that although electronic and online media is increasingly popular, print media will never be wholly replaced in Indonesia.

“Every media has its own market and everybody has different needs in terms of how they get their news, whether through electronic media, online media or print media,” he says. “I’d say that the majority of society here sees television as an entertainment media, while online media is perceived more as presenting short, instantly updated news.”

Hence newspapers fill a crucial role in providing context on current issues through their comprehensive reports, Agus says, which makes print media an attractive venture for media companies.

“Take the MNC Group, for instance,” he says, referring to a holding company with three national television stations, a satellite TV network, an online news portal and several radio stations in its portfolio.

“Although involved in electronic media, it publishes the Seputar Indonesia daily newspaper. Why? Because society still wants to read print media, and they’re aware that electronic media will not replace print media because both have different markets.”

The Nielsen survey corroborates the perception that newspapers provide a more reliable take on current issues than television or online news, with 55.8 percent of readers citing newspapers’ trustworthiness as their main reason for reading them.

Ignatius Haryanto, a media industry watcher and former journalist, is also convinced that print media will never be fully replaced by electronic or online media in Indonesia.

But he says that newspapers cannot expect to be entirely insulated from the boom in new media use.

“They will have to adapt in terms of having their own news portals and Web sites,” Ignatius says. “At the same time, they will also have to improve the quality [of their reporting]. Take Kompas and Tempo magazine, for instance. These two publications have retained their audience by presenting exclusive and investigative reports, which sometimes can’t be done by new media.”

The Nielsen survey also showed that while readership growth was uniform across the cities included in the survey, the figures were lower in large metropolitan areas like Jakarta and Bandung than in heartland areas like Yogyakarta and Palembang.

Dina Listiorini, a communications lecturer at the School of Social and Political Sciences at Atma Jaya University in Yogyakarta, attributes this disparity to lifestyle differences between big cities and small towns.

“Many people who live and work in a big city like Jakarta have to deal with heavy traffic every day. Couple this with the fact that many of them have Internet-enabled gadgets, they can kill time during their commute by accessing the news through the Internet,” she says.

“In small towns like Yogyakarta, though, the daily routine is generally more relaxed and people have more time to read newspapers.”

She adds that even though many Indonesians have access to the Internet, they tend to use it “more as an entertainment and communication tool than as a source of information.”

Kain Kafan Terpanjang di Dunia Menentang Kekerasan

Beritasatu.com


The Royal World of Record memberikan penghargaan terhadap’Tanda Tangan Terpanjang Menentang Kekerasan di atas Kain Kafan’.

Kegiatan tersebut digelar saat peringatan sembilan tahun serangan teroris di Bali.

Dalam Aksi Damai Menentang Segala Bentuk Kekerasan di Muka Bumi, kain kafan sepanjang 1,4 kilometer yang dibubuhi dengan belasan ribu tanda tangan digelar di Bundaran Hotel Indonesia, hari ini.

Pimpinan aksi Damien Demantra mengatakan aksi penandatanganan di atas kain kafan menentang kekerasan dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bahwa saat ini bukan waktunya lagi untuk hidup dalam kekerasan melainkan menjadikan perdamaian sebagai bagian dari solusi masalah.

“Melalui kafan sebagai simbol, kami ingin menyampaikan pesan bahwa cukup sudah kematian yang ditimbulkan karena adanya kekerasan,” kata Damien.

Ia mengatakan bahwa aksi tanda tangan di atas kain kafan ini dilakukan sejak tanggal 28 September 2011 yang melibatkan belasan ribu orang dari berbagai elemen.

“Kain kafan ini ditandatangani oleh belasan ribu orang dari berbagai elemen seperti Asosiasi
Korban Bom Terorisme di Indonesia (Askobi), eks (peserta gerakan Mujahidin di) Afghanistan,
mantan teroris, berbagai masyarakat dari multi agama,” kata Damien.

“Selain itu, ada juga tokoh masyarakat seperti wakil ketua PBNU dan (mantan kepala Badan
Intelijen Negara) Hendropriyono.”

Wahyu Adriartono, ketua Askobi yang juga merupakan korban Bom JW Marriot 2003 dan korban Bom Kedutaan Besar Australia 2004, mengatakan bahwa mereka ingin memerangi ajaran yang sesat melalui aksi tanda tangan ini.

“Selain memerangi ajaran radikal melalui aksi tanda tangan ini, kami akan melakukan road show di sekolah tingkat SMP dan SMA serta lumbung-lumbung yang berpotensi melahirkan
terorisme untuk menolak berbagai jenis kekerasan,” Kata Wahyu.

Aksi di Bundaran HI ini juga dihadiri oleh mantan anggota Jemaah Islamiyah, Nasir Abbas dan
Ron Mullers dari Royal World of Record.

Nasir mengatakan bahwa masyarakat harus terus memerangi aksi terorisme agar Indonesia
menjadi negara aman dan damai tanpa adanya serangan aksi terorisme lagi.

“Perlu kita ketahui bahwa kita jangan sampai berhenti untuk melakukan aksi penolakan kekerasan karena para teroris terus menyebarkan paham mereka kepada masyarakat sehingga
Indonesia dapat bersih dari aksi terorisme,” kata Nasir.

Nasir menambahkan dengan banyaknya tanda tangan yang terkumpul dalam kain kafan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak setuju dengan aksi pengeboman sehingga masyarakat perlu bahu membahu menjaga perdamaian di tengah masyarakat.

Korban Terorisme Bantu Kampanye Deradikalisasi

Beritasatu.com

Korban Terorisme Bantu Kampanye Deradikalisasi


Asosiasi Korban Bom Terorisme di Indonesia (ASKOBI) melakukan kampanye anti kekerasan terhadap generasi muda di Indonesia.


Hal tersebut bertujuan untuk memerangi aksi terorisme.

Tony Soemarno, 57, anggota ASKOBI yang membawahi hubungan dalam dan luar negeri, mengatakan pada beritasatu.com hari ini bahwa pesan penting dalam kampanye tersebut adalah ‘kekerasan bukan merupakan bagian hidup dari masyarakat Indonesia’.

“Aksi terorisme merupakan salah satu bentuk aksi kekerasan dan ini sangat perlu untuk diberitahukan pada masyarakat terutama pada anak muda Indonesia bahwa kekerasan bukan budaya masyarakat Indonesia,” kata Tony. “Kita adalah masyarakat anti kekerasan.”

Tony, yang merupakan salah satu korban serangan bom JW Marriot tahun 2003, mengatakan bahwa aksi terorisme di Indonesia tidak akan pernah berhenti bila tidak ditangani hingga ke akarnya.

“Saya dulu sempat menemui para pelaku terorisme. Saya mengatakan pada mereka agar jangan sampai kejadian seperti ini sampai terulang lagi, namun mereka mengatakan pada saya bahwa mereka tidak dapat mengontrol karena telah banyak kandidat yang siap melakukan aksinya” kata Tony kepada beritasatu.com.

“Mereka juga mengatakan bahwa kandidat berikutnya akan ada terus karena para teroris telah mendoktrin mereka dengan ajaran-ajaran sesat,” kata Toni, yang dulu dirawat selama hampir 11 bulan di ruang isolasi di Rumah Sakit Pertamina Jakarta akibat luka bakar parah.

Meskipun selama ini pemerintah telah menangkap pelaku-pelaku terorisme, ia menyayangkan tindakan pemerintah yang baru bergerak setelah terjadi serangan bom.

“Pemerintah seharusnya tidak bertindak seperti pemadam kebakaran yang baru memadamkan api saat kebakaran terjadi. Namun pemerintah seharusnya melakukan tindakan pencegahan dengan cara melakukan edukasi terhadap masyarakat dengan mengalang aksi anti kekerasan,” kata Tony.

“Dengan demikian, apabila masyarakat memiliki kemarahan terhadap pihak-pihak tertentu mereka dapat menyalurkan ke hal-hal yang lebih positif,” ujarnya.

Tony menambahkan selain membutuhkan peran serta pemerintah untuk memerangi aksi terorisme, masyarakat pun perlu mengambil andil dalam pencegahan terjadinya terorisme.

Hari ini sebagai puncak acara peringatan Sembilan Tahun Serangan Bom Bali, ASKOBI akan melakukan aksi penandatangan kain kafan terpanjang di dunia di Bundaran H.I pada pukul 17.00 yang dilanjutkan dengan Preview Film Dokumenter “Nasir Abas-Captain Jihad” karya Damien Dematra.

9 Years on, Bali Bombing Memories Remain

The Jakarta Globe


Family and friends of about one hundred victims of the 2002 Bali bombings gathered in Denpasar on Wednesday to pay their respects on the ninth anniversary of the attacks.

The service, which was conducted in the garden of the Australian consulate, opened with the singing of the Australian and Indonesian national anthems.

“We gather here nine years on from 12 Oct. 2002 to remember the victims of the bombings, which affected so many innocent people from Indonesia, from Australia and from the near and far corners of the earth,” said Greg Moriarty, Australian ambassador for Indonesia.

“We gather to remember the families and loved ones of those who died and those whose lives were changed forever by the terrifying events of that day.”

The three bombs — two detonated in or near popular nightclubs and one set off outside the US consulate — left 202 dead and another 240 injured.

Wendy Grezl, the mother-in-law of victim John Juniardi, said she still lived with the painful memories.

“John Juniardi left two sons,” she said. “The bad memory remains forever. I come here every year to commemorate it.”

Elsewhere on the island, in Gianyar, an organization called Garppar distributed thousands of stickers bearing a message of anti-terrorism.

“Let us unite to prevent terrorism,” said Ngakan Made Rai, head of Garppar. “We have started this anti-terrorism campaign since three years ago.”

In Jakarta, the Indonesian Terrorism Bombing Victims Association (Askobi) also campaigned against violence at the Hotel Indonesia traffic circle.

“I once met terrorists,” Askobi member Tony Soemarno said. “I told them not to repeat their act, but they told me that they could not control it because there are many others who were ready to act.”

Antara

David Tobing: Rapat Pencurian Pulsa Tidak Membahas Sanksi

Beritasatu.com


“Pertemuan tadi hanya membahas koordinasi saja, tetapi tidak mencari titik temu apakah ada pelanggaran atau tidak. Bagaimana bisa berkoordinasi antara pelaku kejahataan dengan regulator?” tanya David.

Pertemuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan berbagai stake holders dalam membahas kasus pencurian pulsa dinilai mengecewakan karena tidak membahas sanksi tegas terhadap content provider atau operator nakal.

David Tobing, pengacara Mochammad Feri Kuntoro, mengatakan hasil rapat tersebut adalah pemaksaan kehendak dari Kominfo dan operator seluler terhadap konsumen.

“Saya tidak ikut konferensi pers karena jangan sampai diklaim seakan-akan hadir untuk mewakili konsumen dan menyetujui langkah kemenkominfo. Sedangkan tidak ada sanksi tegas bagi para pencuri pulsa seperti memutuskan semua perjanjian dengan content provider yang bermasalah,” kata David.

Dalam rapat tersebut, kata David, Kominfo justru akan berkoordinasi dengan para pihak yang salah satunya terindikasi melakukan pencurian pulsa.

“Pertemuan tadi hanya membahas koordinasi saja, tetapi tidak mencari titik temu apakah ada pelanggaran atau tidak. Bagaimana bisa berkoordinasi antara pelaku kejahataan dengan regulator?” tanya David.

Selain itu, David menambahkan salah satu hasil rapat tersebut adalah membentuk tim untuk menyelidiki praktek pencurian pulsa.

Tim tersebut hanya terdiri atas unsur Kementrian Komunikasi dan Informatika saja tanpa melibatkan unsur dari luar.

Feri melaporkan PT Colibri Network ke polisi dengan tuduhan pencurian pulsa.

Namun Feri justru dilaporkan balik oleh PT Colibri Network dengan tuduhan pencemaran nama baik

22 Radio Jakarta Terancam Masuk Kategori Liar

Beritasatu.com


Jika masih ditemukan radio mengudara saat jatuh tempo IPP, maka dikategorikan radio liar.

22 radio swasta di Jakarta terancam menjadi radio liar karena belum memperpanjang Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) jelang batas akhir masa berlakunya. Ke-38 radio tersebut terancam dilaporkan ke Badan Monitor Frekuensi Radio apabila

“Kami menghibau pada radio-radio yang belum mengajukan perpanjangan izin agar segera mengurus kelengkapannya,” kata Ketua KPID DKI Jakarta, Hamdani Masil, dalam konferensi pers di Jakarta, hari ini.

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 28/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, IPP Radio berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, menyebutkan, total radio swasta di Jakarta mencapai 43 radio. dari total jumlah tersebut, sebanyak 38 radio IPP-nya akan habis pada bulan Oktober dan Desember pada tahun ini. Sedangkan dua radio swasta habis masa izinnya pada 2012, dua lainnya 2014 dan satu radio pada 2015.

Hingga kini, tegas Hamdani, sebagian besar radio swasta tersebut belum mengajukan proposal perpanjangan IPP, sehingga mereka terancam tidak mengantongi perpanjangan izin ketika masa IPP habis. KPID DKI Jakarta baru menerima 16 proposal. Keenambelas proposal tersebut diantaranya Sonora, I Radio, Sindo Radio, El-Shinta Radio, Indika FM Cosmopolitan, Hardrock FM, A Radio, Radio Dangdut TPI, Trax FM dan Kiss FM.

KPID Jakarta lanjut dia, telah mengirim surat peringatan sekaligus mendatangi sejumlah radio swasta yang habis masa izinya. Sayangnya, sejumlah radio swasta merasa tidak perlu memperpanjang IPP karena telah siaran cukup lama.

Anggota KPID DKI Jakarta bidang Isi Siaran, Akuat Supriyanto, mengatakan radio yang tidak mengajukan proposal perpanjangan IPP Radio saat jatuh tempo akan dilaporkan ke Badan Monitor Frekuensi Radio di bawah Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi. “Mereka yang tidak memperpanjang IPP dan tetap siaran akan dianggap radio liar,” kata dia.