Category Archives: Beritasatu.com

Shy Rooftop Wajib Tanggung Jawab


Shy Rooftop seharusnya membuat peraturan yang ketat. Anak dibawah usia 18 tahun tidak dapat masuk ke tempat hiburan malam.

Pemilik Shy Rooftop Kemang wajib bertanggung jawab atas kasus penusukan siswa SMA Pangudi Luhur Raafi Aga Winasya Benjamin (17) hingga tewas. Sementara SMA Pangudi Luhur perlu melakukan evaluasi sistem belajar mengajar.

Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun tidak boleh masuk ke tempat hiburan malam.

“Selain harus memahami sebuah tempat hiburan malam tidak boleh memekerjakan anak dibawah usia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tempat hiburan malam juga harus melarang anak dibawah usia 18 tahun untuk masuk ke tempat seperti itu dengan peraturan yang ketat,” kata Arist, kepada beritasatu.com, hari ini.

“Oleh karena itu, dalam kasus penusukan siswa SMA Pangudi Luhur tersebut pemilik kafe wajib untuk bertanggungjawab karena tidak adanya peraturan yang ketat tersebut,” imbuh dia.

Arist juga mengungkapkan selama ini SMA Pangudi Luhur memang terkenal sebagai sekolah yang sering berantem sehingga pihak sekolah wajib untuk mengevaluasi dirinya.

“SMA Pangudi Luhur kiranya perlu untuk dievaluasi kembali. Sebagai lembaga pendidikan, SMA Pangudi Luhur seharusnya tidak hanya mengedepankan prestasi akademiknya semata tetapi juga memperhatikan perilaku siswa,” tandas Arist.

Advertisements

Ekstremisme Islam Muncul Karena Hukum Tidak Ditegakkan


“Indonesia saat ini sedang dalam keadaan terpuruk karena hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan rakyat tidak dilatih untuk berperilaku disiplin,” kata Ali.

Lemahnya penegakan hukum telah mengikis kedisiplinan rakyat Indonesia, dan situlah berkembang kelompok-kelompok ekstremis, demikian dikatakan Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, di Jakarta, hari ini.

“Indonesia saat ini sedang dalam keadaan terpuruk karena hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan rakyat tidak dilatih untuk berperilaku disiplin,” kata Ali.

Sesungguhnya toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah cukup bagus namun belum ideal, karena banyak oknum yang melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya pergesekan antar umat beragama.

“Munculnya oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan adanya pergesekan antar umat beragama karena hukum tidak dijalankan dengan benar, ada orang salah namun tidak hukum. Padahal peraturan sudah ada namun pelaksanaanya belum dilaksanakan dengan benar,” kata Ali.

Selain itu, Ali menuturkan bahwa munculnya kaum ekstrimis di kalangan Islam disebabkan karena oknum umat Islam tersebut belum mempelajari Islam secara utuh.

“Ada ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana menghadapi situasi perang dan bagaimana menghadapi situasi damai. Kalau yang diambil hanya ayat tentang perang saja maka dapat menyebabkan seseorang menjadi ekstrimis,” jelasnya.

“Sehingga umat Islam harus mempelajari Islam secara utuh dan jangan mempelajari Islam sepotong-sepotong saja. Dan ini kembali pada peran serta ulama juga,” kata Ali.

Berebut Daging Kurban Fakta Kemiskinan Tinggi


“Tingginya tingkat kemiskinan tersebut merupakan masalah nasional yang perlu dihadapi bersama,” kata Ali.

Fenomena berebut daging kurban di setiap hari Raya Idul Adha harus dicermati bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

“Rebutan dalam pembagian daging kurban sering menjadi potret tahunan yang kita saksikan. Namun, potret tersebut harus dicermati dengan baik sebab potret tersebut menunjukkan masih banyaknya orang miskin di Indonesia,” kata Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, di Jakarta, Jumat (4/11).

“Tingginya tingkat kemiskinan tersebut merupakan masalah nasional yang perlu dihadapi bersama,” kata Ali.

Pada Maret lalu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 30.02 juta orang pada tahun 2011.

BPS menetapkan bahwa seseorang dikatakan sebagai orang miskin apabila mereka memiliki tingkat pengeluaran sebesar Rp 211,726 per bulan atau sekitar Rp 7,000 per hari.

Sedangkan Bank Dunia menetapkan bahwa seseorang dikatakan sebagai orang miskin apabila mereka memiliki penghasilan sebesar 2 USD per hari.

“Kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh BPS sangatlah rendah sehingga jumlah penduduk miskin nampak sedikit. Padahal, apabila kita menggunakan kriteria miskin yang ditetapkan oleh Bank Dunia maka jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat tinggi,” tutur Ali.

Ibadah Sosial
Ali mengatakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di tengah masyarakat, diperlukan keterlibatan masyarakat pada umumnya termasuk umat Islam sebab Islam merupakan agama yang mengedepankan ibadah sosial.

“Meskipun Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk naik haji tiga setiap tahun, beliau hanya melakukan satu kali saja sebab beliau lebih mengedepankan ibadah sosia. Beliau lebih memilih untuk berinfaq ribuan kali sebagai wujud ibadah sosial,” jelasnya.

“Namun sayangnya, hal ini belum banyak ditiru oleh umat Islam karena mereka lebih banyak memilih untuk umroh dan naik haji berulang kali daripada mengentaskan kemiskinan.” kata Ali.

Ali mengatakan bahwa peran serta ulama sangat diperlukan untuk mengubah sudut pandang tersebut.

“Ulama harus memberikan contoh tentang perilaku Nabi Muhammad terhadap umat Islam. Hal ini dikarenakan orang awam tidak dapat memahami langsung teks hadis atau Al-Quran.” Jelas Ali.

“Perilaku Nabi Muhammad adalah berhaji satu kali namun berinfaq ribuan kali.” Imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali menuturkan bahwa tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak oknum ulama yang lebih mengejar kesalehan individual dengan berhaji berulang-ulang sementara potret kemiskinan ada di setiap sudut.

“Sekarang, banyak ulama yang memberikan contoh untuk mengejar kesalehan individual. Padahal Islam bukan agama yang demikian karena Islam lebih menekankan kesalehan sosial,” ujarnya.

Ulama Komersial Perlu Dibina
Sementara itu, Ali mengatakan bahwa para ulama komersial yang akhir-akhir semakin marak muncul di berbagai media

“Ulama komersial tersebut sesungguhnya bukan seorang ulama karena seorang ulama hendaknya membimbing dan memberi contoh umat Islam untuk tidak mementingkan diri sendiri.” Jelasnya.

“Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai seorang ulama memiliki kebutuhan pribadi yang perlu dipenuhi. Namun perilaku untuk menjual agama tidak dapat dibenarkan bahkan mereka perlu untuk dibina,” imbuh Ali.

SBY akan Sholat Ied di Istiqlal


Panitia kurban telah menyiapkan kurang lebih 3.000 hingga 5.000 kupon pengambilan daging kurban bagi orang miskin.

Pemerintah telah menetapkan Idul Adha jatuh pada Ahad, 6 November 2011.

Sholat Ied di Masjid Istiqlal, Jakarta, akan diselenggarakan pada pukul 07:00 WIB, dipimpin oleh Ustad Husni Ismail.

Rencananya, Sholat Ied tersebut akan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden, beserta kurang lebih 200.000 umat Islam.

Sementara itu, Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, mengatakan Masjid Istiqlal telah menerima 70 ekor sapi dan 10 ekor kambing hingga Jumat siang.

Panitia kurban telah menyiapkan kurang lebih 3.000 hingga 5.000 kupon pengambilan daging kurban bagi orang miskin.

Kondisi Papua Dasar Kemenhan Susun RUU Kamnas


Purnomo mengatakan terdapat empat masalah yang terjadi di Papua.

Gerakan Separatis Papua menjadi salah satu alasan utama Kementerian Pertahanan untuk menyusun Rancangan Undang Undangan Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

“Kami menyoroti masalah gerakan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena terkait dengan keamanan nasional. Di mana, saat ini kami sedang mempersiapkan diri untuk membahas Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional dengan DPR” kata Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, dalam pembukaan diskusi terbatas dengan tema ‘Papua dalam Perspektif Keamanan Nasional’ di Jakarta, hari ini.

“Rancangan Undang Undang Keaman Nasional mencakup ancaman keamanan publik yang selama ini ditangani oleh Polri, ancaman keamanan internal yang ditangani oleh TNI serta ancaman keamanan eksternal,” kata Menhan.

Purnomo mengatakan terdapat empat masalah yang terjadi di Papua yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

Keempat masalah tersebut adalah masalah gerakan separatis Papua, masalah disparitas ekonomi, masalah Pilkada, dan masalah PT. Freeport Indonesia baik berkaitan dengan mogok maupun illegal mining yang terjadi di mile 34 dan 39.

“Sebetulnya, gerakan separatis yang terjadi di Papua tidak besar karena kelompok separatis yang melakukannya pun hanya segelintir saja,” kata Purnomo.

“Namun karena keempat hal tersebut berkumpul menjadi satu maka masalah yang terjadi di Papua terlihat besar,” imbuhnya.

Purnomo menjelaskan hal-hal yang terjadi di Papua merupakan ancaman keamanan publik sehingga apabila eskalasinya terus meningkat maka hal yang terjadi di Papua sudah termasuk menjadi kategori acaman keamanan internal.

Untuk itu perlu melibatkan TNI untuk menyelesaikannya.

Pemerintah Bantah Gugat New7Wonders


Sudah putus hubungan sejak bulan Agustus lalu.

Pemerintah Indonesia tidak akan menggugat Yayasan New7Wonders pemilihan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu New7Wonders of Nature.

“Kami tidak akan menggugat New7Wonders karena kami sudah memutuskan hubungan dengan mereka sejak bulan Agustus yang lalu,” Kata Todung Mulya Lubis, penasihat hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada beritasatu.com, hari ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk membantah berita yang menyebutkan pemerintah akan menggugat secara hukum New7Wonders.

“Meski demikian, kami memang telah memilih law firm di Zurich untuk memberikan opini dan update terbaru berkaitan dengan yayasan New7Wonders dan bukan untuk menggugat yayasan tersebut,” tuturnya.

“Lagipula, kami menunjukkan proses penunjukkan law firm tersebut telah berlangsung sejak lama,” imbuh Todung.

I Gusti Ngurah Putra, Kepala Pusat Informasi dan Humas (Kopusformas) memaparkan, Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang mengundurkan diri dari kegiatan yang diadakan New7Wonders.

Pemerintah Maldives telah mengundurkan terlebih dahulu sejak bulan Mei 2011 karena alasan serupa.

“Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kegiatan yang diadakan oleh Yayasan New7Wonders karena kami tidak melihat adanya kredibilitas yang dapat dipertangungjawabkan oleh yayasan tersebut,” tutur Putra.

“Mereka tidak konsisten dan tidak transparan dalam segi keterbukaan informasi mengenai jumlah suara yang diperoleh masing-masing finalis,” katanya.

“Selain itu, alamat yayasan New7Wonders di Zurich pun tidak benar,” kata Putra.

Lebih lanjut, Putra mengatakan, meskipun pemerintah Indonesia telah mengundurkan dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh yayasan New7Wonders sejak 15 Agustus lalu, pemerintah Indonesia tidak mengabaikan keberadaan komodo.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan dan mempromosikan Taman Nasional Komodo sebagai konservasi dan destinasi pariwisata internasional di Indonesia,” ujar Putra.

“Bahkan, hingga hari ini, kami masih melakukan promosi destinasi Taman Nasional Komodo dengan tema Real Wonder of The World,” tambahnya.

“Selain itu, jika ada yang ingin melakukan promosi atau kampanye berkaitan dengan Taman Nasional Komodo, kami tidak akan dan tidak berhak untuk melarang.”

Sebelumnya, Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, mengungkapkan meskipun Taman Nasional Komodo telah mengundurkan diri dari kampanye pemilihan tujuh keajaiban alam-baru (N7WN) versi yayasan New 7 Wonders, namun Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai World Heritage oleh UNESCO pada tahun 1991.

SPSI Dukung Perjuangan Buruh Freeport


Keluarga besar Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP KEP SPSI mendukung penuh perjuangan pekerja di Freeport.

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) mendukung perjuangan buruh PT. Freeport Indonesia yang memperjuangkan perbaikan kesejahteraan karyawan.

“Kami keluarga besar FSP KEP SPSI mendukung penuh perjuangan kawan-kawan pekerja di PT. Freeport Indonesia yang berjuang untuk perbaikan kesejahteraan dengan upah yang layak dan adil,” kata Subiyanto, Sekretaris Umum FSP KEP SPSI, di Jakarta hari ini.

“Selain itu, kami juga mendukung perjuangan mereka untuk mendapatkan perlakuan yang bermartabat dari manajemen PT. Freeport Indonesia,” tambahnya.

Subiyanto menyatakan bahwa FSP KEP SPSI meminta agar pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan mogok kerja di PT. Freeport Indonesia melalui perundingan antar perusahaan dan buruh sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.

“Kami meminta agar pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara dan kedaulatan rakyat agar secepatnya mengupayakan penyelesain mogok kerja dengan mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perundingan yang konstruktif dan didasari itikad baik,” kata Subiyanto.

“Hal ini guna untuk membangun komitmen pelaksaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat.”