Mahasiswa nilai reshuffle kabinet hanyalah untuk kepentingan koalisi saja.

Mahasiswa se-Indonesia menilai bahwa reshuffle Kabinet Bersatu II dilakukan oleh Presiden SBY bukan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan politiknya.

Muhammad Sayyidi, Presiden BEM Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan pada beritasatu, Kamis (20/10), reshuffle Kabinet Bersatu II dilakukan hanya untuk meningkatkan kestabilitasan negara semata.

“Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh presiden SBY lebih mengacu pada kepentingan partai politik dan koalisinya saja dan bukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

“Selama tidak ada kepemimpinan yang kuat dari Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, maka sesering apapun mereka melakukan reshuffle menteri belum tentu mampu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Luthfi Hamzah Huzein, Presiden BEM KM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di sela aksi mahasiswa turun ke jalan di Jakarta.

Lutfi menambahkan bahwa pemerintah perlu meningat bahwa pemerintah jangan menganggap remeh suara mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Apalagi mengingat gerakan mahasiswa memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

“Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasan mereka dalam memimpin negara. Oleh karena itu, kami mahasiswa tidak akan pernah lelah melakukan pengawalan terhadap kinerja pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sayyidi.

Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang tinggi

Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif merupakan memiliki potensi ekonomi yang tinggi namun belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan negara.

“Ekonomi kreatif penting karena memiliki potensi yang luar biasa,” kata Mari dalam pidato perdananya, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Rabu (19/10).

Dengan input gagasan, menurut dia, potensi ekonomi bisa ditingkatkan hingga ke titik optimal meskipun harus menghadapi tantangan seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, infrastruktur, serta pendidikan sehingga mampu mengembangkan creative mindset.

Mari menuturkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 7,6 persen. Sementara terdapat 7,7 juta pekerja di sektor ekonomi kreatif yang menyumbang 7,5 persen pada angkatan kerja.

Ada pun ekspor ekonomi kreatif mencapai Rp 115 trilliun atau 7,5 persen dari total ekspor.

Pemerintah dinilai belum mampu melindungi dan menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir.

Aktivis menilai pemerintah SBY-Boediono telah merampas ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

“Kami melihat adanya lima indikasi kuat terjadinya perampasan dan pengurasan sumber daya laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Riza Damanik, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam Konferensi pers yang diadakan di Jakarta, hari ini.

KIARA mencatat dalam dua tahun masa pemerintah SBY-Boediono, pencemaran perairan Indonesia telah mencapai 23.281.799 hektar, di mana pencemaran tersebut terjadi di kawasan Teluk Jakarta yang mencapai 28.500 hektar, kawasan Perairan Laut Timor yang mencapai 9.000.000 hektar, serta kawasan Perairan Bangka Belitung yang mencapai 14.250.000 hektar.

“Meluasnya pencemaran yang terjadi di perairan Indonesia telah mengakibatkan adanya berbagai kesulitan bagi nelayan tradisional, karena dengan meluasnya pencemaran perairan Indonesia maka kerusakan ekosistem laut pun meluas sehingga berdampak pada menurunkan jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional,” kata Riza

“Sayangnya, pemerintah tidak berupaya serius untuk menangani hal tersebut. Justru yang terjadi adalah pemerintah memberikan dukungan terhadap praktik pencemaran ekosistem laut dan pesisir pantai dengan mengijinkan adanya aktivitas pertambangan, pemakaian alat tangkap trawl, konversi hutan bakau dan reklamasi di perairan nelayan tradisional,” tambahnya.

Budi Laksana, 32, seorang nelayan asal Cirebon yang juga merupakan anggota Serikat Nelayan Indonesia mengatakan, bahwa pemerintah SBY-Boediono selama ini tidak memberikan bantuan yang tepat kepada para nelayan tradisional.

“Bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini justru diberikan kepada industri perikanan atau nelayan besar, dan bukan nelayan tradisional. Sedangkan nelayan tradisional tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kami,” kata Budi.

Menteri Baru Masih Sarat Kepentingan Partai

Mari diyakini mampu mendorong industri pariwisata Indonesia dan menghasilkan devisa hingga USD 10 miliar pada 2014.

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meneruskan programnya yang dijalankan selama tujuh tahun terakhir ini.

Dalam serah terima jabatan antara Jero Wacik dan Mari Elka Pangestu di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada hari Rabu (19/10), Jero meminta Mari untuk meneruskan program Kembudpar yang belum diselesaikan selama ia menjabat sebagai menteri.

“Saya minta kepada Ibu Menteri, agar program yang dilaksanakan itu dijalankan dengan baik. Kalau Ibu ada ide baru, silakan saja. Ini bukan intervensi tetapi harapan, karena kalau tidak dijalankan saya akan sedih,” kata Jero, dalam sambutannya.

Beberapa program yang ditinggalkan oleh Jero kepada Mari antara lain melanjutkan program pembangunan Taman Majapahit di Trowulan; program pembangunan Museum Pariwisata di tepi Danau Batur, Kintamani, Bali; program branding pariwisata Indonesia ‘Wonderful Indonesia’; dan gagasan pembangunan bandara internasional di Bali Utara.

Selain itu, ada pula program pemugaran Komplek Purbakala Muaro Jambi, program menjadikan Belitung dan Lombok sebagai tujuan pariwisata internasional dan mengembangkan perfilman Indonesia.

“Saya sengaja membawa ini semua agar tidak ada yang membatalkan. Jika ada yang membatalkan, bisa ketahuan,” kata Jero.

“Saya tidak mungkin terpilih menjadi menteri ESDM kalau saya tidak berprestasi sebagai menbudpar. Namun saya tidak akan berprestasi sebagai menbudpar kalau tidak ada yang mendukung saya,” tambah Jero. Ia menambahkan bahwa dirinya optimis Mari mampu mendorong industri pariwisata Indonesia dan menghasilkan devisa negara hingga USD 10 miliar pada tahun 2014.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengeluarkan surat edaran kepada semua operator telekomunikasi Indonesia untuk menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast/ pop screen/voice broadcast hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Surat tersebut dikirimkan pada 10 operator telepon seluler di Indonesia, yakni Telkom,
Telkomsel, XL Axiata, Smart Televom, Bakrie Telecom, Hutchinson CP Telecommunication,
Indosat, Mobile 8, Natrindo Telepon Seluler dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Gatot S. Dewa Broto, Kepala Humas dan Pusat informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan instruksi penghentian SMS premium terhadap operator telepon seluler tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap rekomendasi Komisi 1 DPR RI dan keresehan masyarakat terhadap tindakan pencurian pulsa.

“Melalui surat edaran, BRTI menginstruksikan operator telepon seluler di Indonesia untuk menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast/pop screen/ voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.” kata Gatot, melalui sambungan telepon kepada beritasatu.com, hari ini.

“Mereka juga diinstruksikan untuk melakukan deaktivasi atau unregistrasi semua layanan Jasa Pesan Premium yang paling lambat dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 pukul 00.00 WIB,” lanjut Gatot.

Gatot menambahkan bahwa deaktivasi tersebut tidak dilakukan untuk layanan publik dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setelah melakukan deaktivasi tersebut, operator telepon seluler diminta untuk memberikan notifikasi deaktivasi dan informasi cara registrasi ulang bagi pengguna yang berminat tanpa dikenakan biaya tambahan.” tambahnya.

Dalam surat edaran tersebut, BRTI juga meminta operator telepon seluler untuk menyediakan data-data rekapitulasi pulsa pengguna yang terpotong akibat layanan Jasa Pesan Premium yang diaktifkan melalui SMS broadcasting atau pop screen.

Mereka juga diinstruksikan untuk mengembalikan pulsa pengguna yang pernah diaktifkan dan dirugikan akibat layanan Jasa Pesan Premium.

“Hal ini sebagai bukti konkret bahwa pemerintah peduli terhadap keresahan masyarakat
terhadap kasus pencurian pulsa.” tegas Gatot.

Operator telepon hanya mengimbau pelanggan untuk menghentikan langganan SMS premium.

Integrasi departemen kebudayaan dengan kementerian pendidikan nasional disambut baik oleh para budayawan Indonesia.

Goenawan Mohammad, kepadaberitasatu, hari ini menyatakan langkah pemerintah untuk mengitegrasi departemen kebudaan dengan kementerian pendidikan nasional merupakan langkah yang tepat.

“Selama ini bidang kebudayaan dicampuradukkan dengan bidang pariwisata, padahal kebudayaan dan pariwisata merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kebudayaan berkaitan dengan nilai artistik dan intelektualitas bangsa sedangkan pariwisata berkaitan dengan komersialisasi,” katanya.

Ia juga menyayangkan jika selama ini kebudayaan hanya dijadikan tontonan semata dan bagian dari industri pariwisata. Padahal kebudayaan mengandung nilai artistik dan intelektualitas yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia.

Tak hanya Goenawan. Pelukis asal Yogyakarta, Djoko Pekik, juga menyetujui perubahaan tersebut.

“Kebudayaan merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan karakter bangsa yang perlu dibentuk melalui pendidikan dan pengajaran sebagai pondasi dasar. Pemisahan departemen kebudayaan dari departemen pariwisata merupakan langkah yang sangat tepat sebab memisahakan komersialisasi dari pembentukan karakter bangsa,” ungkapnya.

Dua Kementerian mengalami perubahan nomenklatur dalam perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang sedang disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kementerian yang berubah adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Partisipasi masyarakat masih dalam konfirmasi. Tapi, saya optimis masyarakat mengikuti gerakan ini,”

Hari gerakan tanpa telepon genggam selama dua jam. Rencana itu digadang sebagai bentuk protes terhadap maraknya kasus pencurian pulsa yang merugikan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat masih dalam konfirmasi. Tapi, saya optimis masyarakat mengikuti gerakan ini,” kata Harja Saputra kepada Beritasatu.com, Sabtu (15/10).

Karena gerakan ini tidak dilakukan dalam satu wilayah yang sama, maka kami akan melakukan konfirmasi ke beberapa pihak untuk melihat traffic penggunaan telepon.” imbuhnya.

“Selama ini, kita hanya menyampaikan kekecewaan melalui facebook dan twitter. Itu tidak memberikan efek jera pada pihak operator telepon. Karena itu, gerakan ini diharapkan agar mampu mendorong pemerintah dan operator telepon untuk mengambil tindakan tegas atas pencurian pulsa ini.” ujar Harja.

Sementara itu, partisipan gerakan tanpa telepon genggam, Dian Pramudito (35) mengatakan, keikutsertakan dalam kegiatan ini untuk memprotes provider yang lalai.

“Saya tak pernah mendaftar segala bentuk SMS premium. Namun, saya sering mendapatkan berbagai jenis SMS. Awalnya saya pikir hanya menerima SMS. Tapi, saya justru kehilangan pulsa,” tuturnya.

Lain lagi dengan David Tobing. Pria yang berprofesi sebagai pengacara itu mengatakan, pemerintah, operator telepon , dan konten provider seharusnya memerhatikan gerakan ini. Sebab, masyarakat bergerak bersama untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pencurian pulsa.

Kurang tersistemasinya sanitasi air ini juga mengakibatkan adanya kerugian negara hingga Rp 58 triliun per tahun.

Air dan sanitasi merupakan agenda prioritas pembangunan Indonesia untuk mencapai target MDGs berkait dengan sanitasi air dan akses terhadap air bersih.

Sebuah hasil studi berkaitan dengan perilaku sanitasi air yang dilakukan oleh WSP menunjukkan, sanitasi bukan prioritas utama kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat yang kekurangan, sehingga mereka kurang paham pentingnya sanitasi air sebagai salah satu prioritas utama untuk hidup bersih dan sehat.

Dalam diskusi Wash Talk: Ada Apa Dengan Air Minum dan Higienitas di Negara Ini? yang diadakan di @atamerica hari ini, Oswar Mungkasa, Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Perumahan mengatakan, masyarakat dan pemerintah perlu bekerjasama dalam menyelenggarakan layanan air dan sanitasi, sebab air dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia.

“Air dan sanitasi merupakan kebutuhan mendasar, namun air dan sanitasi bukan urusan pribadi semata. Karena itu, pembangunan saluran air bersih dan sanitasi memerlukan perencanaan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam merealisasikannya.” kata Oswar.

“Saya pernah berbicara dengan keluarga miskin yang membuang air besar sembarang, seperti di sungai dan mereka mengatakan, mereka tidak bersalah dengan hal tersebut. Padahal, perilaku mereka justru mengakibatkan pencemaran air hingga 80 persen,” kata Oswar.

Oswar mengatakan, hingga hari ini terdapat kurang lebih 70 juta warga negara Indonesia yang membuang air besar sembarangan. Namun ia yakin bahwa kebiasaan masyarakat tersebut dapat diubah.

“Penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya membuang air besar sembarang melalui edukasi,” tambahnya.

Alanda Kariza, penerima Ashola Young Changemaker Awards 2010: Inovasi Air Bersih dan Sanitasi mengatakan, masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi internasional untuk menangani masalah yang berdampak langsung pada mereka. Hal-hal seperti ini, bisa dikerjakan sendiri.

Sementara itu, salah satu target MDGs Indonesia pada tahun 2015 adalah menurunkan separuh proporsi penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Pemerintah menargetkan, 68.87 persen penduduk memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, serta 65.1 persen penduduk memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak.

“Sampai saat ini, 55 persen rumah tangga belum memiliki akses terhadap air bersih. Hal tersebut berdampak pada pencemaran air tanah hingga 80 persen, pencemaran sungai hingga 75 persen, serta mengakibatkan terkontaminasinya air minum dengan bakteri E-coli,” kata Oswar.

Oswar menambahkan, kurang tersistemasinya sanitasi air ini juga mengakibatkan adanya kerugian negara hingga Rp 58 triliun per tahun.

Alferd Nakatsuma, Direktur Departemen Lingkungan Hidup di USAID mengatakan, masih banyak masyarakat dunia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

“Di banyak negara berkembang, orang miskin membayar air lebih mahal dan mereka masih bergantung pada truk pembawa air untuk mendapatkan air bersih,” katanya.

Dalam rangka membantu Indonesia untuk mencapai target MDGs tersebut, USAID Indonesia melalui Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH), membantu mengkampanyekan isu ini bagi pencapaian target MDGs untuk akses air minum dan sanitasi di Indonesia, melalui perluasan akses terhadap akses air bersih dan sanitasi untuk masyarakat miskin kota di Indonesia, khususnya mereka yang tidak memiliki akses sangat terbatas terhadap kedua layanan tersebut.

The Royal World of Record memberikan penghargaan terhadap’Tanda Tangan Terpanjang Menentang Kekerasan di atas Kain Kafan’.

Kegiatan tersebut digelar saat peringatan sembilan tahun serangan teroris di Bali.

Dalam Aksi Damai Menentang Segala Bentuk Kekerasan di Muka Bumi, kain kafan sepanjang 1,4 kilometer yang dibubuhi dengan belasan ribu tanda tangan digelar di Bundaran Hotel Indonesia, hari ini.

Pimpinan aksi Damien Demantra mengatakan aksi penandatanganan di atas kain kafan menentang kekerasan dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bahwa saat ini bukan waktunya lagi untuk hidup dalam kekerasan melainkan menjadikan perdamaian sebagai bagian dari solusi masalah.

“Melalui kafan sebagai simbol, kami ingin menyampaikan pesan bahwa cukup sudah kematian yang ditimbulkan karena adanya kekerasan,” kata Damien.

Ia mengatakan bahwa aksi tanda tangan di atas kain kafan ini dilakukan sejak tanggal 28 September 2011 yang melibatkan belasan ribu orang dari berbagai elemen.

“Kain kafan ini ditandatangani oleh belasan ribu orang dari berbagai elemen seperti Asosiasi
Korban Bom Terorisme di Indonesia (Askobi), eks (peserta gerakan Mujahidin di) Afghanistan,
mantan teroris, berbagai masyarakat dari multi agama,” kata Damien.

“Selain itu, ada juga tokoh masyarakat seperti wakil ketua PBNU dan (mantan kepala Badan
Intelijen Negara) Hendropriyono.”

Wahyu Adriartono, ketua Askobi yang juga merupakan korban Bom JW Marriot 2003 dan korban Bom Kedutaan Besar Australia 2004, mengatakan bahwa mereka ingin memerangi ajaran yang sesat melalui aksi tanda tangan ini.

“Selain memerangi ajaran radikal melalui aksi tanda tangan ini, kami akan melakukan road show di sekolah tingkat SMP dan SMA serta lumbung-lumbung yang berpotensi melahirkan
terorisme untuk menolak berbagai jenis kekerasan,” Kata Wahyu.

Aksi di Bundaran HI ini juga dihadiri oleh mantan anggota Jemaah Islamiyah, Nasir Abbas dan
Ron Mullers dari Royal World of Record.

Nasir mengatakan bahwa masyarakat harus terus memerangi aksi terorisme agar Indonesia
menjadi negara aman dan damai tanpa adanya serangan aksi terorisme lagi.

“Perlu kita ketahui bahwa kita jangan sampai berhenti untuk melakukan aksi penolakan kekerasan karena para teroris terus menyebarkan paham mereka kepada masyarakat sehingga
Indonesia dapat bersih dari aksi terorisme,” kata Nasir.

Nasir menambahkan dengan banyaknya tanda tangan yang terkumpul dalam kain kafan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak setuju dengan aksi pengeboman sehingga masyarakat perlu bahu membahu menjaga perdamaian di tengah masyarakat.