Hasil penelitian Kato tuangkan ke dalam suatu buku yang berjudul The Clash of Ijtihad Fundamentalist versus Liberal Muslims: The Development of Islamic Thinking in Contemporary Indonesia.

“Dunia perlu mengetahui bahwa banyak penafsiran terhadap ajaran Islam.” Demikian kata-kata pengamat Islam di Indonesia asal Jepang, Hisanori Kato, tentang kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.

Bagi Hisanori Kato, seorang warga negara Jepang yang beragama Buddha, Islam dan Indonesia merupakan sesuatu yang sangat misterius dan perlu untuk dipahami secara mendalam. Bermula dengan kepindahanya ke Indonesia pada tahun 1991, Kato menemukan suatu perilaku masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh agama, dalam hal ini Islam.

“Ketika saya pindah ke Indonesia untuk bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah internasional di Jakarta, saya tidak tahu menahu tentang Indonesia dan Islam,” kata Kato, kepada beritasatu.com, di Jakarta, Sabtu (29/10).

“Selama tiga tahun tinggal di Indonesia, saya melihat sebuah fenomena dalam masyarakat di mana orang dapat berperilaku berdasarkan agamanya seperti orang berpuasa selama satu bulan lamanya,” tutur Kaito. “Saya tidak habis pikir mengapa orang dapat melakukan hal tersebut hanya karena agama?”

Kato mengatakan bahwa sejak saat itu, ia mulai memiliki ketertarikan terhadap Islam dan Indonesia dan memutuskan untuk mengambil studi pasca sarjana mengenai demokratisasi di Indonesia dalam kaitannya dengan Islam.

“Saya mulai melakukan banyak penelitian dan saya mulai mengenal banyak tokoh muslim liberal seperti Gus Dur dan Ulil,” ungkap Kato. “Namun pada saat yang sama, saya mulai melihat bahwa banyak kaum fundamentalis yang bermunculan sejak jatuhnya Soeharto dan saya ingin tahu pokok pikiran dan perilaku mereka.”

Kato memberanikan diri untuk menghubungi tokoh Islam fundamentalis dan sangat terkejut ketika diterima dengan hangat mereka.

“Saya datang pada mereka dan saya katakan pada mereka bahwa saya bukan seorang Muslim tetapi saya ingin mengetahui tentang pokok pikiran mereka sebagai seorang Muslim Fundamentalis,” tutur Kato.

“Saya sangat senang bahwa mereka cukup terbuka dan menerima saya dengan sangat hangat. Kehangatan mereka membuat saya bertanya, kenapa orang-orang Islam ini (liberal dan fundamentalis) memiliki pandangan sangat baik berbeda satu sama lain?”

Hasil penelitian Kato tuangkan ke dalam suatu buku yang berjudul “The Clash of Ijtihad Fundamentalist versus Liberal Muslims: The Development of Islamic Thinking in Contemporary Indonesia” yang ditulis selama kurang lebih empat tahun.

Buku setebal 214 halaman itu menyajikan berbagai interpretasi terhadap ajaran agama Islam di kalangan umat Muslim sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memahami keanekaragaman di kalangan umat Muslim sendiri.

“Melalui buku ini, saya hanya ingin orang mengetahui bahwa ada banyak penafsiran terhadap ajaran agama Islam sehingga orang non Muslim dapat memahami bahwa adanya banyak penafsiran Islam,” tutur Kato.

“Selain itu, meskipun banyak kaum Muslim di Indonesia masih banyak pula kaum Muslim yang belum benar-benar memahami tentang ajaran agama Islam itu sendiri. Karena itu, saya harapkan agar buku ini berguna sebagai sumber informasi.”

Sementara itu, Kato mengatakan bahwa ajaran Islam fundamentalis sangat mudah untuk mempengaruhi kaum muda terutama bagi mereka yang tengah mencari jati dirinya.

“Saya mengatakan bahwa Islam fundamentalis memiliki pengaruh yang kuat terhadap kaum muda karena banyak kaum muda yang tengah mencari identitas diri mereka dan mencarai makna kehidupan.” tutur Kato.

“Sehingga dalam pencarian identitas dan makna kehidupan, mereka menemukan jawaban atas pertanyaan mereka melalui Islam karena Islam telah menjawab semua pertanyaan tentang kehidupan dan jawaban tersebut menawarkan suatu solusi,” papar dia. “Sehingga hal tersebut membuat Islam menjadi sangat menarik bagi mereka.”

Kato menambahkan bahwa elemen fundamentalis di Indonesia sudah ada sejak lama namun kaum fundamentalis tidak berani untuk keluar dan melakukan aktivitas mereka yang mereka lakukan saat ini karena kuatnya pemerintah Soeharto.

Malapetaka akan timbul bila negara tidak memiliki acuan nilai moral dan etika yang kokoh.

KH Masdar Farid Mas’udi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan, negara dan agama saling membutuhkan. Sebab, malapetaka akan timbul bila negara tidak memiliki acuan nilai moral dan etika yang kokoh.

“Negara merupakan institusi kekuasaan. Sedangkan agama merupakan sumber moralitas. Namun, hubungan antara keduanya harus didefinisikan sedemikian rupa,” kata Kyai Masdar di Jakarta, Sabtu (29/10).

Menurut dia, untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara, agama tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kehidupan bernegara.

“Jangan sampai suatu negara mengikuti arus pikir legal formal keagamaan. Di mana suatu negara harus diatur secara rigid dan formil oleh hukum agama tertentu karena yang harus diinternalisasikan bukan hukum agama melainkan nilai moral dan etikanya,” jelasnya.

“Namun, jangan pula sampai hubungan antara keduanya saling menyangkal,” lanjutnya.

Dijelaskannya, ketika Islam berbicara mengenai negara terdapat dua hal penting yang harus dipegang. Yakni keadilan dan demokrasi.

“Pertama, negara harus menjadikan keadilan sebagai tujuan utama kehidupan bernegara,” tutur dia.

Sebab, lanjutnya, keadilan berkaitan dengan hak segenap rakyat yang harus dilindungi dan dipenuhi. Sehingga, apabila rakyat tidak dapat memenuhinya sendiri maka negara harus proaktif untuk memenuhi hak warga negaranya.

“Kedua, secara jelas, Islam juga menegaskan bahwa metode untuk mewujudkan aspirasi keadilan sebagai cita-cita negara. Negara perlu mengimplementasikan metode syuro bainahumatau demokrasi,” papar dia.

“Omong kosong kalau demokrasi tidak dapat mempercepat terwujudnya keadilan.”

KH Masdar Farid Mas’udi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan, sesungguhnya dengan adanya sila ke-4 dan ke-5 dalam Pancasila, demokrasi Indonesia sudah sangat Islami. Namun sangat disayangkan, menurutnya saat ini syuro bainahum atau demokrasi itu telah dibajak oleh para elit politik, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai metode untuk mewujudkan keadilan.

“Saat ini, demokrasi sedang diagung-agungkan. Namun proses demokrasi ini justru membuat rakyat kecewa,” kata Kyai Masdar, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (29/10).

Lebih jauh, Masdar melihat bahwa demokrasi yang seharusnya yang menjadi metode untuk mewujudkan keadilan, justru hanya dijadikan sebagai tujuan, sedangkan faktor keadilan justru diabaikan. “Misalnya, demokrasi dituangkan dalam prosedur memilih pemimpin, mengoreksi pemimpin dan sebagainya,” sesalnya.

Melihat fenomena tersebut, Masdar mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia perlu diuji, apakah (memang) demokrasi mempercepat terwujudnya keadilan. “Omong kosong kalau demokrasi tidak dapat mempercepat terwujudnya keadilan. Demokrasi akan dikutuk oleh dirinya, jika tidak mewujudkan keadilan atau bahkan mengabaikan keadilan. Demokrasi telah kehilangan jati dirinya sebagai metode untuk mewujudkan keadilan,” paparnya.

“Oleh sebab itu, demokrasi harus diuji, apakah dia mempercepat keadilan atau tidak. Kalau tidak, berarti telah terjadi pembajakan atau distorsi terhadap demokrasi,” imbuh Kyai Masdar pula.

Tim tersebut nantinya akan melakukan investigasi, penyelidikan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait.”

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia soal pemulihan keamanan di Papua. “Pemulihan keamanan merupakan hal yang paling utama untuk ditegakkan, sehingga dapat mencegah kejadian yang lebih berat,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis di Jakarta, Senin (24/10).

Untuk itu, ungkapnya, Komnas HAM segera berkoordinasi dengan Polri maupun Polda Papua. Tak hanya itu, Komnas HAM juga akan membentuk tim khusus untuk Papua yang akan bekerja selama tiga bulan.

“Tim Khusus untuk Papua akan memiliki kewenangan yang lebih luas, sehingga dapat mempercepat kinerja kami dalam mengungkapkan fakta. Apalagi, mereka bisa masuk ke dalam,” tutur dia.

“Tim tersebut nantinya akan melakukan investigasi, penyelidikan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait.” lanjutnya.

Menurut dia, hasil investigas di Papua juga akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik.

Situasi di Papua semakin tak menentu. Bahkan, hari ini, sejumlah warga Papua yang tinggal di wilayah PT. Freeport Indonesia mendatangi kantor Komnas HAM untuk mengadukan keresahan mereka atas rasa tidak aman pascabentrok antara aparat keamanan dan karyawan PTFI, beberapa waktu lalu.

“Saya sudah bekerja di PT. Freeport Indonesia di tambang bawah tanah dan dulu selalu merasa aman. Namun sejak 2009, saya merasa terancam dan tidak merdeka untuk tinggal di negara saya,” kata Sammy Rumbiak, salah satu wakil warga Papua yang mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta.

“Sampai kapan kami harus merasa tidak aman di tempat kami sendiri padahal saya warga negara Indonesia? Apalagi saya selalu dikawal ke mana-mana oleh orang bersenjata,” imbuh Sammy.

Sammy menuturkan, sejak terjadinya peristiwa penembakan pada 2009, tidak ada satu kasus pun yang diungkap. Itu menyebabkan adanya kecemasan di tengah masyarakat.

“Kami ingin agar presiden SBY turun tangan langsung dan melihat apa yang terjadi sebab kami telah hidup di tengah terror dalam tiga tahun terakhir ini,” kata Debby.

Jika distribusi lancar, film Tintin akan tayang sesuai jadwal.

Tim tersebut nantinya akan melakukan investigasi, penyelidikan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait.”

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia soal pemulihan keamanan di Papua. “Pemulihan keamanan merupakan hal yang paling utama untuk ditegakkan, sehingga dapat mencegah kejadian yang lebih berat,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis di Jakarta, Senin (24/10).

Untuk itu, ungkapnya, Komnas HAM segera berkoordinasi dengan Polri maupun Polda Papua. Tak hanya itu, Komnas HAM juga akan membentuk tim khusus untuk Papua yang akan bekerja selama tiga bulan.

“Tim Khusus untuk Papua akan memiliki kewenangan yang lebih luas, sehingga dapat mempercepat kinerja kami dalam mengungkapkan fakta. Apalagi, mereka bisa masuk ke dalam,” tutur dia.

“Tim tersebut nantinya akan melakukan investigasi, penyelidikan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait.” lanjutnya.

Menurut dia, hasil investigas di Papua juga akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik.

Situasi di Papua semakin tak menentu. Bahkan, hari ini, sejumlah warga Papua yang tinggal di wilayah PT. Freeport Indonesia mendatangi kantor Komnas HAM untuk mengadukan keresahan mereka atas rasa tidak aman pascabentrok antara aparat keamanan dan karyawan PTFI, beberapa waktu lalu.

“Saya sudah bekerja di PT. Freeport Indonesia di tambang bawah tanah dan dulu selalu merasa aman. Namun sejak 2009, saya merasa terancam dan tidak merdeka untuk tinggal di negara saya,” kata Sammy Rumbiak, salah satu wakil warga Papua yang mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta.

“Sampai kapan kami harus merasa tidak aman di tempat kami sendiri padahal saya warga negara Indonesia? Apalagi saya selalu dikawal ke mana-mana oleh orang bersenjata,” imbuh Sammy.

Sammy menuturkan, sejak terjadinya peristiwa penembakan pada 2009, tidak ada satu kasus pun yang diungkap. Itu menyebabkan adanya kecemasan di tengah masyarakat.

“Kami ingin agar presiden SBY turun tangan langsung dan melihat apa yang terjadi sebab kami telah hidup di tengah terror dalam tiga tahun terakhir ini,” kata Debby.

Warga hanya dapat membeli suplai makanan dalam jumlah terbatas karena supermarket hanya memiliki suplai yang terbatas pula.

Warga Papua di wilayah PT Freeport Indonesia mengalami kekurangan pasokan logistik dan obat-obatan akibat aksi pemblokiran jalan pascabentrokan antara aparat kepolisian dengan karyawan Freeport.

Aksi pemblokiran dilakukan di Mil 27 samping Bandara Mozes Kilangin Timika, sejak hari ini, setelah terjadi bentrok antar aparat kepolisian dan karyawan Freeport yang mengakibatkan tewasnya Petrus Ayamseba, karyawan PTFI.

“Pemblokiran jalan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kami termasuk terbatasnya pasokan logistik,” kata Sholikin, juru bicara wakil warga Papua dalam kunjungannya ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan sejumlah wakil warga Papua, hari ini, untuk menyampaikan pernyataan warga PT. Freeport Indonesia.

“Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan karyawan PTFI dan masyarakat setempat karena akses distribusi logistik hanya melalui PTFI, sedangkan jalannya sendiri diblokir,” kata Sholikin.

Orpa Padwa, 45, wakil warga Kuala Kencana, mengatakan bahwa warga hanya dapat membeli suplai makanan dalam jumlah terbatas karena supermarket hanya memiliki suplai yang terbatas pula.

“Kami, ibu-ibu, hanya dapat menangis dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan anak-anak kami terpaksa tidak dapat bersekolah karena kami merasa ketakutan. ” tutur Orpa mengadukan keprihatinannya dalam tangis.

“Saya mohon agar kasus ini dapat segera diselesaikan apalagi mengingat bahwa kami ingin merayakan Natal secara damai,” kata Orpa.

“Kami menuntut segera dilakukannya tindakan nyata, tegas dan adil dari pemerintah Republik Indonesia…”

Warga Papua yang tinggal di wilayah PT Freeport Indonesia (PTFI) menuntut jaminan keamanan dan keselamatan hidup kepada Pemerintah RI, pasca terjadinya serangkaian tindakan teror di wilayah tersebut.

Sekitar 18 orang wakil warga Papua yang tinggal di Tembagapura, Kuala Kencana dan Timika, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Senin (24/10) siang, untuk meminta bantuan percepatan proses penyelesaian masalah Papua.

Oktavianus Kalilago, warga Kuala Kencana, mengatakan bahwa warga sangat menyesalkan adanya serangkaian tindakan teror yang telah merampas hak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan.

“Kami menuntut segera dilakukannya tindakan nyata, tegas dan adil dari pemerintah Republik Indonesia, untuk melindungi seluruh warga yang tinggal di wilayah kerja PTFI, agar kami terbebas dari rasa takut terhadap ancaman kekerasan, teror dan perbuatan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia,” kata Oktavianus, membacakan pernyataan warga.

“Kami juga menuntut kejelasan dan pengungkapan seluruh kasus tindakan teror yang telah terjadi selama ini di wilayah kami, dan (meminta) segera menindak tegas pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Oktavinus juga mengatakan bahwa warga menginginkan adanya jaminan keselamatan hidup bagi masyarakat, sehingga dapat menjalani kehidupan yang aman, tentram dan damai di Indonesia.

Anak-anak Indonesia diperlakukan tidak adil. Mereka ditahan antara 1-15 tahun di dalam penjara dewasa.

Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, KIARA dan HRGW melakukan aksi diam di Depan Kedutaan Besar Australia, Jakarta, Senin (24/10). Aksi itu untuk mengecam Pemerintah Australia yang menahan sekitar 70 anak Indonesia di bawah 18 tahun.

“Aksi diam yang kami lakukan merupakan aksi solidaritas terhadap penahanan lebih kurang 70 anak Indonesia yang dituduh sebagai sindikat penyelundupan manusia lintas negara,” kata Direktur Advokasi dan Kampanye, Abdul Kadir Wokanubun.

Menurut dia, anak-anak Indonesia diperlakukan tidak adil. Mereka harus melalui proses pemeriksaan gigi dan sinar x pada pergelangan untuk menentukan usia mereka. Tak hanya itu, para remaja Indonesia juga ditahan antara 1-15 tahun di dalam penjara dewasa.

“Kami berharap, aksi diam ini dapat memberikan tekanan pada pemerintah Indonesia dan Australia untuk melakukan upaya diplomasi yang tegas. Sehingga, mereka tidak ditahan di penjara dewasa,” tutur Kadir.

Selain itu, lanjut Kadir, pihaknya juga mendesak Presiden susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan bantuan hukum. Serta melibatkan keluarga anak-anak tersebut dalam proses pembebasan dan pemulangnya ke Indonesia.

“Kami telah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait, seperti KBRI. Namun kami belum mendapatkan tanggapan,” jelasnya