Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang tinggi

Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif merupakan memiliki potensi ekonomi yang tinggi namun belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan negara.

“Ekonomi kreatif penting karena memiliki potensi yang luar biasa,” kata Mari dalam pidato perdananya, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Rabu (19/10).

Dengan input gagasan, menurut dia, potensi ekonomi bisa ditingkatkan hingga ke titik optimal meskipun harus menghadapi tantangan seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, infrastruktur, serta pendidikan sehingga mampu mengembangkan creative mindset.

Mari menuturkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 7,6 persen. Sementara terdapat 7,7 juta pekerja di sektor ekonomi kreatif yang menyumbang 7,5 persen pada angkatan kerja.

Ada pun ekspor ekonomi kreatif mencapai Rp 115 trilliun atau 7,5 persen dari total ekspor.

Pemerintah dinilai belum mampu melindungi dan menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir.

Aktivis menilai pemerintah SBY-Boediono telah merampas ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

“Kami melihat adanya lima indikasi kuat terjadinya perampasan dan pengurasan sumber daya laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Riza Damanik, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam Konferensi pers yang diadakan di Jakarta, hari ini.

KIARA mencatat dalam dua tahun masa pemerintah SBY-Boediono, pencemaran perairan Indonesia telah mencapai 23.281.799 hektar, di mana pencemaran tersebut terjadi di kawasan Teluk Jakarta yang mencapai 28.500 hektar, kawasan Perairan Laut Timor yang mencapai 9.000.000 hektar, serta kawasan Perairan Bangka Belitung yang mencapai 14.250.000 hektar.

“Meluasnya pencemaran yang terjadi di perairan Indonesia telah mengakibatkan adanya berbagai kesulitan bagi nelayan tradisional, karena dengan meluasnya pencemaran perairan Indonesia maka kerusakan ekosistem laut pun meluas sehingga berdampak pada menurunkan jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional,” kata Riza

“Sayangnya, pemerintah tidak berupaya serius untuk menangani hal tersebut. Justru yang terjadi adalah pemerintah memberikan dukungan terhadap praktik pencemaran ekosistem laut dan pesisir pantai dengan mengijinkan adanya aktivitas pertambangan, pemakaian alat tangkap trawl, konversi hutan bakau dan reklamasi di perairan nelayan tradisional,” tambahnya.

Budi Laksana, 32, seorang nelayan asal Cirebon yang juga merupakan anggota Serikat Nelayan Indonesia mengatakan, bahwa pemerintah SBY-Boediono selama ini tidak memberikan bantuan yang tepat kepada para nelayan tradisional.

“Bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini justru diberikan kepada industri perikanan atau nelayan besar, dan bukan nelayan tradisional. Sedangkan nelayan tradisional tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kami,” kata Budi.

Menteri Baru Masih Sarat Kepentingan Partai

Mari diyakini mampu mendorong industri pariwisata Indonesia dan menghasilkan devisa hingga USD 10 miliar pada 2014.

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meneruskan programnya yang dijalankan selama tujuh tahun terakhir ini.

Dalam serah terima jabatan antara Jero Wacik dan Mari Elka Pangestu di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada hari Rabu (19/10), Jero meminta Mari untuk meneruskan program Kembudpar yang belum diselesaikan selama ia menjabat sebagai menteri.

“Saya minta kepada Ibu Menteri, agar program yang dilaksanakan itu dijalankan dengan baik. Kalau Ibu ada ide baru, silakan saja. Ini bukan intervensi tetapi harapan, karena kalau tidak dijalankan saya akan sedih,” kata Jero, dalam sambutannya.

Beberapa program yang ditinggalkan oleh Jero kepada Mari antara lain melanjutkan program pembangunan Taman Majapahit di Trowulan; program pembangunan Museum Pariwisata di tepi Danau Batur, Kintamani, Bali; program branding pariwisata Indonesia ‘Wonderful Indonesia’; dan gagasan pembangunan bandara internasional di Bali Utara.

Selain itu, ada pula program pemugaran Komplek Purbakala Muaro Jambi, program menjadikan Belitung dan Lombok sebagai tujuan pariwisata internasional dan mengembangkan perfilman Indonesia.

“Saya sengaja membawa ini semua agar tidak ada yang membatalkan. Jika ada yang membatalkan, bisa ketahuan,” kata Jero.

“Saya tidak mungkin terpilih menjadi menteri ESDM kalau saya tidak berprestasi sebagai menbudpar. Namun saya tidak akan berprestasi sebagai menbudpar kalau tidak ada yang mendukung saya,” tambah Jero. Ia menambahkan bahwa dirinya optimis Mari mampu mendorong industri pariwisata Indonesia dan menghasilkan devisa negara hingga USD 10 miliar pada tahun 2014.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengeluarkan surat edaran kepada semua operator telekomunikasi Indonesia untuk menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast/ pop screen/voice broadcast hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Surat tersebut dikirimkan pada 10 operator telepon seluler di Indonesia, yakni Telkom,
Telkomsel, XL Axiata, Smart Televom, Bakrie Telecom, Hutchinson CP Telecommunication,
Indosat, Mobile 8, Natrindo Telepon Seluler dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Gatot S. Dewa Broto, Kepala Humas dan Pusat informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan instruksi penghentian SMS premium terhadap operator telepon seluler tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap rekomendasi Komisi 1 DPR RI dan keresehan masyarakat terhadap tindakan pencurian pulsa.

“Melalui surat edaran, BRTI menginstruksikan operator telepon seluler di Indonesia untuk menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast/pop screen/ voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.” kata Gatot, melalui sambungan telepon kepada beritasatu.com, hari ini.

“Mereka juga diinstruksikan untuk melakukan deaktivasi atau unregistrasi semua layanan Jasa Pesan Premium yang paling lambat dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 pukul 00.00 WIB,” lanjut Gatot.

Gatot menambahkan bahwa deaktivasi tersebut tidak dilakukan untuk layanan publik dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setelah melakukan deaktivasi tersebut, operator telepon seluler diminta untuk memberikan notifikasi deaktivasi dan informasi cara registrasi ulang bagi pengguna yang berminat tanpa dikenakan biaya tambahan.” tambahnya.

Dalam surat edaran tersebut, BRTI juga meminta operator telepon seluler untuk menyediakan data-data rekapitulasi pulsa pengguna yang terpotong akibat layanan Jasa Pesan Premium yang diaktifkan melalui SMS broadcasting atau pop screen.

Mereka juga diinstruksikan untuk mengembalikan pulsa pengguna yang pernah diaktifkan dan dirugikan akibat layanan Jasa Pesan Premium.

“Hal ini sebagai bukti konkret bahwa pemerintah peduli terhadap keresahan masyarakat
terhadap kasus pencurian pulsa.” tegas Gatot.

Operator telepon hanya mengimbau pelanggan untuk menghentikan langganan SMS premium.

Integrasi departemen kebudayaan dengan kementerian pendidikan nasional disambut baik oleh para budayawan Indonesia.

Goenawan Mohammad, kepadaberitasatu, hari ini menyatakan langkah pemerintah untuk mengitegrasi departemen kebudaan dengan kementerian pendidikan nasional merupakan langkah yang tepat.

“Selama ini bidang kebudayaan dicampuradukkan dengan bidang pariwisata, padahal kebudayaan dan pariwisata merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kebudayaan berkaitan dengan nilai artistik dan intelektualitas bangsa sedangkan pariwisata berkaitan dengan komersialisasi,” katanya.

Ia juga menyayangkan jika selama ini kebudayaan hanya dijadikan tontonan semata dan bagian dari industri pariwisata. Padahal kebudayaan mengandung nilai artistik dan intelektualitas yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia.

Tak hanya Goenawan. Pelukis asal Yogyakarta, Djoko Pekik, juga menyetujui perubahaan tersebut.

“Kebudayaan merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan karakter bangsa yang perlu dibentuk melalui pendidikan dan pengajaran sebagai pondasi dasar. Pemisahan departemen kebudayaan dari departemen pariwisata merupakan langkah yang sangat tepat sebab memisahakan komersialisasi dari pembentukan karakter bangsa,” ungkapnya.

Dua Kementerian mengalami perubahan nomenklatur dalam perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang sedang disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kementerian yang berubah adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.