Tim tersebut nantinya akan melakukan investigasi, penyelidikan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait.”

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia soal pemulihan keamanan di Papua. “Pemulihan keamanan merupakan hal yang paling utama untuk ditegakkan, sehingga dapat mencegah kejadian yang lebih berat,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis di Jakarta, Senin (24/10).

Untuk itu, ungkapnya, Komnas HAM segera berkoordinasi dengan Polri maupun Polda Papua. Tak hanya itu, Komnas HAM juga akan membentuk tim khusus untuk Papua yang akan bekerja selama tiga bulan.

“Tim Khusus untuk Papua akan memiliki kewenangan yang lebih luas, sehingga dapat mempercepat kinerja kami dalam mengungkapkan fakta. Apalagi, mereka bisa masuk ke dalam,” tutur dia.

“Tim tersebut nantinya akan melakukan investigasi, penyelidikan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait.” lanjutnya.

Menurut dia, hasil investigas di Papua juga akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik.

Situasi di Papua semakin tak menentu. Bahkan, hari ini, sejumlah warga Papua yang tinggal di wilayah PT. Freeport Indonesia mendatangi kantor Komnas HAM untuk mengadukan keresahan mereka atas rasa tidak aman pascabentrok antara aparat keamanan dan karyawan PTFI, beberapa waktu lalu.

“Saya sudah bekerja di PT. Freeport Indonesia di tambang bawah tanah dan dulu selalu merasa aman. Namun sejak 2009, saya merasa terancam dan tidak merdeka untuk tinggal di negara saya,” kata Sammy Rumbiak, salah satu wakil warga Papua yang mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta.

“Sampai kapan kami harus merasa tidak aman di tempat kami sendiri padahal saya warga negara Indonesia? Apalagi saya selalu dikawal ke mana-mana oleh orang bersenjata,” imbuh Sammy.

Sammy menuturkan, sejak terjadinya peristiwa penembakan pada 2009, tidak ada satu kasus pun yang diungkap. Itu menyebabkan adanya kecemasan di tengah masyarakat.

“Kami ingin agar presiden SBY turun tangan langsung dan melihat apa yang terjadi sebab kami telah hidup di tengah terror dalam tiga tahun terakhir ini,” kata Debby.

Warga hanya dapat membeli suplai makanan dalam jumlah terbatas karena supermarket hanya memiliki suplai yang terbatas pula.

Warga Papua di wilayah PT Freeport Indonesia mengalami kekurangan pasokan logistik dan obat-obatan akibat aksi pemblokiran jalan pascabentrokan antara aparat kepolisian dengan karyawan Freeport.

Aksi pemblokiran dilakukan di Mil 27 samping Bandara Mozes Kilangin Timika, sejak hari ini, setelah terjadi bentrok antar aparat kepolisian dan karyawan Freeport yang mengakibatkan tewasnya Petrus Ayamseba, karyawan PTFI.

“Pemblokiran jalan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kami termasuk terbatasnya pasokan logistik,” kata Sholikin, juru bicara wakil warga Papua dalam kunjungannya ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan sejumlah wakil warga Papua, hari ini, untuk menyampaikan pernyataan warga PT. Freeport Indonesia.

“Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan karyawan PTFI dan masyarakat setempat karena akses distribusi logistik hanya melalui PTFI, sedangkan jalannya sendiri diblokir,” kata Sholikin.

Orpa Padwa, 45, wakil warga Kuala Kencana, mengatakan bahwa warga hanya dapat membeli suplai makanan dalam jumlah terbatas karena supermarket hanya memiliki suplai yang terbatas pula.

“Kami, ibu-ibu, hanya dapat menangis dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan anak-anak kami terpaksa tidak dapat bersekolah karena kami merasa ketakutan. ” tutur Orpa mengadukan keprihatinannya dalam tangis.

“Saya mohon agar kasus ini dapat segera diselesaikan apalagi mengingat bahwa kami ingin merayakan Natal secara damai,” kata Orpa.

“Kami menuntut segera dilakukannya tindakan nyata, tegas dan adil dari pemerintah Republik Indonesia…”

Warga Papua yang tinggal di wilayah PT Freeport Indonesia (PTFI) menuntut jaminan keamanan dan keselamatan hidup kepada Pemerintah RI, pasca terjadinya serangkaian tindakan teror di wilayah tersebut.

Sekitar 18 orang wakil warga Papua yang tinggal di Tembagapura, Kuala Kencana dan Timika, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Senin (24/10) siang, untuk meminta bantuan percepatan proses penyelesaian masalah Papua.

Oktavianus Kalilago, warga Kuala Kencana, mengatakan bahwa warga sangat menyesalkan adanya serangkaian tindakan teror yang telah merampas hak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan.

“Kami menuntut segera dilakukannya tindakan nyata, tegas dan adil dari pemerintah Republik Indonesia, untuk melindungi seluruh warga yang tinggal di wilayah kerja PTFI, agar kami terbebas dari rasa takut terhadap ancaman kekerasan, teror dan perbuatan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia,” kata Oktavianus, membacakan pernyataan warga.

“Kami juga menuntut kejelasan dan pengungkapan seluruh kasus tindakan teror yang telah terjadi selama ini di wilayah kami, dan (meminta) segera menindak tegas pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Oktavinus juga mengatakan bahwa warga menginginkan adanya jaminan keselamatan hidup bagi masyarakat, sehingga dapat menjalani kehidupan yang aman, tentram dan damai di Indonesia.

Anak-anak Indonesia diperlakukan tidak adil. Mereka ditahan antara 1-15 tahun di dalam penjara dewasa.

Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, KIARA dan HRGW melakukan aksi diam di Depan Kedutaan Besar Australia, Jakarta, Senin (24/10). Aksi itu untuk mengecam Pemerintah Australia yang menahan sekitar 70 anak Indonesia di bawah 18 tahun.

“Aksi diam yang kami lakukan merupakan aksi solidaritas terhadap penahanan lebih kurang 70 anak Indonesia yang dituduh sebagai sindikat penyelundupan manusia lintas negara,” kata Direktur Advokasi dan Kampanye, Abdul Kadir Wokanubun.

Menurut dia, anak-anak Indonesia diperlakukan tidak adil. Mereka harus melalui proses pemeriksaan gigi dan sinar x pada pergelangan untuk menentukan usia mereka. Tak hanya itu, para remaja Indonesia juga ditahan antara 1-15 tahun di dalam penjara dewasa.

“Kami berharap, aksi diam ini dapat memberikan tekanan pada pemerintah Indonesia dan Australia untuk melakukan upaya diplomasi yang tegas. Sehingga, mereka tidak ditahan di penjara dewasa,” tutur Kadir.

Selain itu, lanjut Kadir, pihaknya juga mendesak Presiden susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan bantuan hukum. Serta melibatkan keluarga anak-anak tersebut dalam proses pembebasan dan pemulangnya ke Indonesia.

“Kami telah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait, seperti KBRI. Namun kami belum mendapatkan tanggapan,” jelasnya

Mahasiswa nilai reshuffle kabinet hanyalah untuk kepentingan koalisi saja.

Mahasiswa se-Indonesia menilai bahwa reshuffle Kabinet Bersatu II dilakukan oleh Presiden SBY bukan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan politiknya.

Muhammad Sayyidi, Presiden BEM Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan pada beritasatu, Kamis (20/10), reshuffle Kabinet Bersatu II dilakukan hanya untuk meningkatkan kestabilitasan negara semata.

“Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh presiden SBY lebih mengacu pada kepentingan partai politik dan koalisinya saja dan bukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

“Selama tidak ada kepemimpinan yang kuat dari Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, maka sesering apapun mereka melakukan reshuffle menteri belum tentu mampu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Luthfi Hamzah Huzein, Presiden BEM KM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di sela aksi mahasiswa turun ke jalan di Jakarta.

Lutfi menambahkan bahwa pemerintah perlu meningat bahwa pemerintah jangan menganggap remeh suara mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Apalagi mengingat gerakan mahasiswa memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

“Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasan mereka dalam memimpin negara. Oleh karena itu, kami mahasiswa tidak akan pernah lelah melakukan pengawalan terhadap kinerja pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sayyidi.