Berebut Daging Kurban Fakta Kemiskinan Tinggi

Beritasatu.com


“Tingginya tingkat kemiskinan tersebut merupakan masalah nasional yang perlu dihadapi bersama,” kata Ali.

Fenomena berebut daging kurban di setiap hari Raya Idul Adha harus dicermati bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

“Rebutan dalam pembagian daging kurban sering menjadi potret tahunan yang kita saksikan. Namun, potret tersebut harus dicermati dengan baik sebab potret tersebut menunjukkan masih banyaknya orang miskin di Indonesia,” kata Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, di Jakarta, Jumat (4/11).

“Tingginya tingkat kemiskinan tersebut merupakan masalah nasional yang perlu dihadapi bersama,” kata Ali.

Pada Maret lalu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 30.02 juta orang pada tahun 2011.

BPS menetapkan bahwa seseorang dikatakan sebagai orang miskin apabila mereka memiliki tingkat pengeluaran sebesar Rp 211,726 per bulan atau sekitar Rp 7,000 per hari.

Sedangkan Bank Dunia menetapkan bahwa seseorang dikatakan sebagai orang miskin apabila mereka memiliki penghasilan sebesar 2 USD per hari.

“Kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh BPS sangatlah rendah sehingga jumlah penduduk miskin nampak sedikit. Padahal, apabila kita menggunakan kriteria miskin yang ditetapkan oleh Bank Dunia maka jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat tinggi,” tutur Ali.

Ibadah Sosial
Ali mengatakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di tengah masyarakat, diperlukan keterlibatan masyarakat pada umumnya termasuk umat Islam sebab Islam merupakan agama yang mengedepankan ibadah sosial.

“Meskipun Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk naik haji tiga setiap tahun, beliau hanya melakukan satu kali saja sebab beliau lebih mengedepankan ibadah sosia. Beliau lebih memilih untuk berinfaq ribuan kali sebagai wujud ibadah sosial,” jelasnya.

“Namun sayangnya, hal ini belum banyak ditiru oleh umat Islam karena mereka lebih banyak memilih untuk umroh dan naik haji berulang kali daripada mengentaskan kemiskinan.” kata Ali.

Ali mengatakan bahwa peran serta ulama sangat diperlukan untuk mengubah sudut pandang tersebut.

“Ulama harus memberikan contoh tentang perilaku Nabi Muhammad terhadap umat Islam. Hal ini dikarenakan orang awam tidak dapat memahami langsung teks hadis atau Al-Quran.” Jelas Ali.

“Perilaku Nabi Muhammad adalah berhaji satu kali namun berinfaq ribuan kali.” Imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali menuturkan bahwa tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak oknum ulama yang lebih mengejar kesalehan individual dengan berhaji berulang-ulang sementara potret kemiskinan ada di setiap sudut.

“Sekarang, banyak ulama yang memberikan contoh untuk mengejar kesalehan individual. Padahal Islam bukan agama yang demikian karena Islam lebih menekankan kesalehan sosial,” ujarnya.

Ulama Komersial Perlu Dibina
Sementara itu, Ali mengatakan bahwa para ulama komersial yang akhir-akhir semakin marak muncul di berbagai media

“Ulama komersial tersebut sesungguhnya bukan seorang ulama karena seorang ulama hendaknya membimbing dan memberi contoh umat Islam untuk tidak mementingkan diri sendiri.” Jelasnya.

“Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai seorang ulama memiliki kebutuhan pribadi yang perlu dipenuhi. Namun perilaku untuk menjual agama tidak dapat dibenarkan bahkan mereka perlu untuk dibina,” imbuh Ali.

SBY akan Sholat Ied di Istiqlal

Beritasatu.com


Panitia kurban telah menyiapkan kurang lebih 3.000 hingga 5.000 kupon pengambilan daging kurban bagi orang miskin.

Pemerintah telah menetapkan Idul Adha jatuh pada Ahad, 6 November 2011.

Sholat Ied di Masjid Istiqlal, Jakarta, akan diselenggarakan pada pukul 07:00 WIB, dipimpin oleh Ustad Husni Ismail.

Rencananya, Sholat Ied tersebut akan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden, beserta kurang lebih 200.000 umat Islam.

Sementara itu, Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, mengatakan Masjid Istiqlal telah menerima 70 ekor sapi dan 10 ekor kambing hingga Jumat siang.

Panitia kurban telah menyiapkan kurang lebih 3.000 hingga 5.000 kupon pengambilan daging kurban bagi orang miskin.

Unions Worldwide Back Papua Strike

The Jakarta Globe


Unions both local and international have voiced support for their colleagues in Papua and defended wage demands by striking Freeport miners as justified, considering the mine’s remote location.

“We are one big family, and we fully support the struggle of our comrades, the workers at Freeport who are fighting for their welfare through fair and just wages,” said Subiyanto, general secretary of the e nergy, chemical and mining branch of the All-Indonesian Workers Trade Union (SPSI).

“A raise in Freeport workers’ wages to $7.50 per hour makes sense because of the high living costs in Papua,” he added, speaking in Jakarta on Wednesday.

The same sentiment was echoed by Dick Lin, the information and campaign officer at the International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions (ICEM).

“A wage rise as desired by Freeport’s employees is reasonable because the mine is located in a remote area, which tends to have high living costs,” Lin said in Jakarta.

Subiyanto said that wages in Indonesia were frequently automatically based on regional minimum rates.

“The problem we must highlight is that an employee’s remuneration tends to be set with reference to the minimum wage in that district or city,” he said.

Since Sept. 15, around 8,000 workers at the Grasberg mine in Papua have been striking after failing to reach agreement on wages and working conditions.

The mine is owned by US company Freeport and jo int venture partner Rio Tinto, a British-Australian mining company.

The national branch of the SPSI has stressed that the government must play a constructive role in helping settle the dispute.

“We ask the government of the Republic of Indonesia as the mandated authority to quickly take action to end the strike by encouraging both sides to undertake constructive negotiations in good faith,” Subiyanto said.

Another union activist, Airan Koibur, said one reason an agreement had not yet been reached was that Freeport had not been sufficiently transparent with the Papuans.

“In previous negotiations, we asked management to be open with us about the company’s profitability, because for the duration of the past 16 joint work agreements we have not felt any improvement,” Airan said.

“We see our demands as very responsible because it relates to the workers’ welfare.”

He went on to say that the workers had lowered their demands as many as five times.

Initially, they had requested a wage hike to $35 per hour. They subsequently reduced the demand to $30, then $17.50, $12.50 and ultimately to the current level of $7.50.

“We don’t understand why they find this unacceptable and say they’ll only increase wages by 30 percent from the current level of $2.10 per hour,” Airan said.

According to the agreement made on Monday, striking workers will meet their bosses again next week on Nov. 7, with the government playing a monitoring and facilitating role.

Any potential agreement reached by negotiators will need to be voted on by all striking workers.

Kondisi Papua Dasar Kemenhan Susun RUU Kamnas

Beritasatu.com


Purnomo mengatakan terdapat empat masalah yang terjadi di Papua.

Gerakan Separatis Papua menjadi salah satu alasan utama Kementerian Pertahanan untuk menyusun Rancangan Undang Undangan Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

“Kami menyoroti masalah gerakan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena terkait dengan keamanan nasional. Di mana, saat ini kami sedang mempersiapkan diri untuk membahas Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional dengan DPR” kata Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, dalam pembukaan diskusi terbatas dengan tema ‘Papua dalam Perspektif Keamanan Nasional’ di Jakarta, hari ini.

“Rancangan Undang Undang Keaman Nasional mencakup ancaman keamanan publik yang selama ini ditangani oleh Polri, ancaman keamanan internal yang ditangani oleh TNI serta ancaman keamanan eksternal,” kata Menhan.

Purnomo mengatakan terdapat empat masalah yang terjadi di Papua yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

Keempat masalah tersebut adalah masalah gerakan separatis Papua, masalah disparitas ekonomi, masalah Pilkada, dan masalah PT. Freeport Indonesia baik berkaitan dengan mogok maupun illegal mining yang terjadi di mile 34 dan 39.

“Sebetulnya, gerakan separatis yang terjadi di Papua tidak besar karena kelompok separatis yang melakukannya pun hanya segelintir saja,” kata Purnomo.

“Namun karena keempat hal tersebut berkumpul menjadi satu maka masalah yang terjadi di Papua terlihat besar,” imbuhnya.

Purnomo menjelaskan hal-hal yang terjadi di Papua merupakan ancaman keamanan publik sehingga apabila eskalasinya terus meningkat maka hal yang terjadi di Papua sudah termasuk menjadi kategori acaman keamanan internal.

Untuk itu perlu melibatkan TNI untuk menyelesaikannya.

Pemerintah Bantah Gugat New7Wonders

Beritasatu.com


Sudah putus hubungan sejak bulan Agustus lalu.

Pemerintah Indonesia tidak akan menggugat Yayasan New7Wonders pemilihan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu New7Wonders of Nature.

“Kami tidak akan menggugat New7Wonders karena kami sudah memutuskan hubungan dengan mereka sejak bulan Agustus yang lalu,” Kata Todung Mulya Lubis, penasihat hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada beritasatu.com, hari ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk membantah berita yang menyebutkan pemerintah akan menggugat secara hukum New7Wonders.

“Meski demikian, kami memang telah memilih law firm di Zurich untuk memberikan opini dan update terbaru berkaitan dengan yayasan New7Wonders dan bukan untuk menggugat yayasan tersebut,” tuturnya.

“Lagipula, kami menunjukkan proses penunjukkan law firm tersebut telah berlangsung sejak lama,” imbuh Todung.

I Gusti Ngurah Putra, Kepala Pusat Informasi dan Humas (Kopusformas) memaparkan, Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang mengundurkan diri dari kegiatan yang diadakan New7Wonders.

Pemerintah Maldives telah mengundurkan terlebih dahulu sejak bulan Mei 2011 karena alasan serupa.

“Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kegiatan yang diadakan oleh Yayasan New7Wonders karena kami tidak melihat adanya kredibilitas yang dapat dipertangungjawabkan oleh yayasan tersebut,” tutur Putra.

“Mereka tidak konsisten dan tidak transparan dalam segi keterbukaan informasi mengenai jumlah suara yang diperoleh masing-masing finalis,” katanya.

“Selain itu, alamat yayasan New7Wonders di Zurich pun tidak benar,” kata Putra.

Lebih lanjut, Putra mengatakan, meskipun pemerintah Indonesia telah mengundurkan dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh yayasan New7Wonders sejak 15 Agustus lalu, pemerintah Indonesia tidak mengabaikan keberadaan komodo.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan dan mempromosikan Taman Nasional Komodo sebagai konservasi dan destinasi pariwisata internasional di Indonesia,” ujar Putra.

“Bahkan, hingga hari ini, kami masih melakukan promosi destinasi Taman Nasional Komodo dengan tema Real Wonder of The World,” tambahnya.

“Selain itu, jika ada yang ingin melakukan promosi atau kampanye berkaitan dengan Taman Nasional Komodo, kami tidak akan dan tidak berhak untuk melarang.”

Sebelumnya, Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, mengungkapkan meskipun Taman Nasional Komodo telah mengundurkan diri dari kampanye pemilihan tujuh keajaiban alam-baru (N7WN) versi yayasan New 7 Wonders, namun Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai World Heritage oleh UNESCO pada tahun 1991.

SPSI Dukung Perjuangan Buruh Freeport

Beritasatu.com


Keluarga besar Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP KEP SPSI mendukung penuh perjuangan pekerja di Freeport.

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) mendukung perjuangan buruh PT. Freeport Indonesia yang memperjuangkan perbaikan kesejahteraan karyawan.

“Kami keluarga besar FSP KEP SPSI mendukung penuh perjuangan kawan-kawan pekerja di PT. Freeport Indonesia yang berjuang untuk perbaikan kesejahteraan dengan upah yang layak dan adil,” kata Subiyanto, Sekretaris Umum FSP KEP SPSI, di Jakarta hari ini.

“Selain itu, kami juga mendukung perjuangan mereka untuk mendapatkan perlakuan yang bermartabat dari manajemen PT. Freeport Indonesia,” tambahnya.

Subiyanto menyatakan bahwa FSP KEP SPSI meminta agar pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan mogok kerja di PT. Freeport Indonesia melalui perundingan antar perusahaan dan buruh sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.

“Kami meminta agar pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara dan kedaulatan rakyat agar secepatnya mengupayakan penyelesain mogok kerja dengan mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perundingan yang konstruktif dan didasari itikad baik,” kata Subiyanto.

“Hal ini guna untuk membangun komitmen pelaksaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat.”

SBY Tries Lyrical Leadership Once More

The Jakarta Globe

SBY Tries Lyrical Leadership Once More

In a nation plagued by seeds of disintegration — as hard-line radicals spread intolerance and separatist clashes dominate news out of the archipelago’s east — there is only so much that policy prescriptions can do.


Perhaps realizing these limits, Indonesia’s uniter in chief has boldly cried for “Harmoni,” (“Harmony”) the title of President Susilo Bambang Yudhoyono’s fourth album, released on Monday.

“The president is sending his message across through songs, so the public won’t get bored,” said Energy Minister Jero Wacik after the album’s launch in Central Jakarta.

“Indonesians don’t respond well to speeches. People are getting tired of speeches.”

The president wrote all eight songs on the album and like his previous records, “Harmoni” features some of the nation’s well respected singers, such as pop legends Rafika Duri and Harvey Malaiholo, and up-and-coming stars Sandy Sandoro, Afghan, Rio Febrian and Joy Tobing.

“[Harmony] is the pinnacle of all aspirations, expectations, and dreams of every leader. In one way or another, a leader always aspires to create a harmonious social order for the people,” Yudhoyono wrote in the album’s foreword.

“The harmony I expressed in this album is not just that among humans, but also among nations and most importantly, the harmonious relationship between mankind and the universe.”

Jero said there is nothing wrong with the president’s penchant for lyricism. “The president writes songs in his spare time, so it’s OK for him to write once in a while. He is writing them for the people,” the minister said.

“You need to understand that by writing songs, he is doing his [presidential] work, although he doesn’t do this everyday.”

There is no telling whether Yudhoyono’s latest endeavor will enjoy the same moderate success as his third album, “Ku Yakin Sampai di Sana” (“I’m Certain I’ll Get There”). He released his first album, “Rinduku Padamu” (“I Miss You”) in 2007, followed by “Evolusi” (“Evolution”) in 2009 .

"Harmoni", Puncak Obsesi SBY

Beritasatu.com


“Inilah puncak segala dambaan, obsesi, harapan dan cita-cita setiap pemimpin dari zaman ke zaman.”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaunching album keempat bertajuk “Harmoni” di Jakarta, hari ini.

Dalam album terbaru ini, SBY menyajikan delapan buah lagu bertajukkan “Harmoni” yang mengusung tema alam, cinta dan kedamaian.

Dalam sekapur sirih album Harmoni: Alam, Cinta dan Kedamaian, SBY mengatakan harmoni adalah tatanan perdamaian yang terwujud dalam realitas kemajemukan.

“Perbedaan tidak menjadi sebab perseteruan apalagi perpecahan, tapi justru mematangkan kokoh simpul-tali persatuan. Latar belakang yang tidak selalu sama adalah pertanda khazanah kekayaan bukan potensi permusuhan.”

“Inilah puncak segala dambaan, obsesi, harapan dan cita-cita setiap pemimpin dari zaman ke zaman. Dengan berbagai cara, seorang pemimpin akan berikhtikar menciptakan tatanan sosial yang harmonis bagi segenap rakyatnya tanpa kecuali.”

“Harmoni yang saya ekspresikan dalam album ini tidak saja dalam hubungan antar manusia tetapi juga antar bangsa dan yang tak kalah penting adalah hubungan yang harmonis antara manusia dan alam semesta.”

Dalam album keempatnya ini, Presiden SBY menggandeng beberapa penyanyi terkenal untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Antara lain Rafika Duri, Harvey Malaiholo, Sandhy Sondhoro, Afghan, Joy Tobing, Rio Febrian, serta Jeffery Pescetto.

Presiden Pesan Lewat Lagu Agar Rakyat Tak Bosan

Beritasatu.com


Dalam album keempat yang bertajuk Harmoni ini, SBY menyajikan delapan buah lagu yang mengusung tema alam, cinta, dan kedamaian.

Jero Wacik, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui lagu agar masyarakat tidak bosan.

“Presiden menyampaikan pesan melalui lagu agar masyarakat tidak bosan. Selain itu, melalui lagu pesan akan lebih mudah diserap daripada melalui pidato” kata Jero, saat ditemui usai acara launching album lagu terbaru di gedung teater kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta, hari ini.

“Orang Indonesia kan sudah tidak begitu suka dipidatoin. Rakyat sudah bosan dipidatoin,” kata Jero.

Dalam album keempat yang bertajuk Harmoni ini, SBY menyajikan delapan buah lagu yang mengusung tema alam, cinta, dan kedamaian.

SBY menggandeng beberapa penyanyi terkenal untuk menyanyikan lagu ciptaannya, antara lain Rafika Duri, Harvey Malaiholo, Sandhy Sondhoro, Afghan, Joy Tobing, Rio Febrian, dan Jeffer Pescetto.

Jero mengatakan bahwa tidak ada salahnya apabila seorang pemimpin bangsa menciptakan lagu karena presiden melakukan itu di saat waktu luangnya.

“Presiden hanya membuat menulis lagu pada waktu luang. Jadi, kalau sekali-sekali beliau menulis lagu, beliau menulis pesan bagi rakyat,” pesan Jero.

“Perlu dipahami bahwa dalam menulis lagu tersebut beliau juga bekerja. Walaupun bukan setiap hari pekerjaannya hanya membuat lagu semata,” kata mantan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan itu.

Lagu SBY Jadi Pembuka dan Penutup Sea Games

Beritasatu.com


Selain didedikasikan untuk SEA Games 2011 di Indonesia, juga untuk kerjasama dan persahabatan intra dan antar kawasan yang lain.

“Bersatu dan Maju” salah satu lagu dari album keempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bertajuk “Harmoni”, akan menjadi lagu pembuka dan penutup Sea Games.

Theme songs Sea Games ini nantinya akan dinyanyikan oleh Joy Tobing.

“Saya akan menyanyikan lagu Bersatu dan Maju sebagai Sea Games theme songs pada saat pembukaan dan penutupan Sea Games mendatang,” kata Joy, ketika ditemui di gedung Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, hari ini.

Lagu “Bersatu dan Maju” tersebut diciptakan SBY di Bogor, 17 September 2011.

“Lagu ini pertama-tama saya dedikasikan untuk acara SEA Games 2011 di Indonesia. Tetapi sebetulnya juga berlaku untuk kerjasama dan persahabatan intra dan antar kawasan yang lain,” tulis SBY, seperti dikutip dari sekapur sirih album “Harmoni”.

Sebelumnya, SBY tercatat sudah pernah menelurkan tiga album, Rinduku Padamu (2007), Evolusi (2009), dan Ku Yakin Sampai di Sana (2010).