Anti-Separatist Activists Say Rally Organizers ‘Sacrificed’ Papuans

The Jakarta Globe


Following Wednesday’s violent government crackdown on a peaceful pro-independence rally in Jayapura, some pro-Indonesian Papuan activists are saying the rally’s true purpose was a cynical push by its organizers for personal political gain.

“The Papuan Congress has sacrificed a lot of Papuan people, therefore, I am asking the people of Papua not to let themselves be provoked by the referendum [independence] issue,” said Heemskercke Bonay, an activist from West Papua in Jakarta.

“The referendum issue declared in the congress was pushed by elites [in the Papuan Customary Council] who claimed that it was on behalf of the people,” Heemskercke said.

He was referring to the reading of a Papuan declaration of independence at Wednesday’s gathering. That act, along with the raising of the separatist Morning Star flag, prompted police and military forces to attempt to disperse the large gathering by firing shots and beating and arresting dozens of people.

Six people have been confirmed killed in the aftermath of the rally. Military and police spokesmen have denied responsibility for the deaths.

Ramses Ohee, the Papuan chairman of the pro-Indonesia Red and White Troops (BMP), said his organization rejected the calls for a separate Papuan state.

“We firmly refuse the calls for an independent Papua declared during the congress,” he said.

Ramses admitted that there were many problems that the central government needed to address in the province, especially regarding development and local politics, but that separation from Indonesia was not the answer.

Mahasiswa Nilai Reshuffle hanya Kepentingan Koalisi

Beritasatu.com


Mahasiswa nilai reshuffle kabinet hanyalah untuk kepentingan koalisi saja.

Mahasiswa se-Indonesia menilai bahwa reshuffle Kabinet Bersatu II dilakukan oleh Presiden SBY bukan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan politiknya.

Muhammad Sayyidi, Presiden BEM Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan pada beritasatu, Kamis (20/10), reshuffle Kabinet Bersatu II dilakukan hanya untuk meningkatkan kestabilitasan negara semata.

“Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh presiden SBY lebih mengacu pada kepentingan partai politik dan koalisinya saja dan bukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

“Selama tidak ada kepemimpinan yang kuat dari Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, maka sesering apapun mereka melakukan reshuffle menteri belum tentu mampu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Luthfi Hamzah Huzein, Presiden BEM KM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di sela aksi mahasiswa turun ke jalan di Jakarta.

Lutfi menambahkan bahwa pemerintah perlu meningat bahwa pemerintah jangan menganggap remeh suara mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Apalagi mengingat gerakan mahasiswa memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

“Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasan mereka dalam memimpin negara. Oleh karena itu, kami mahasiswa tidak akan pernah lelah melakukan pengawalan terhadap kinerja pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sayyidi.

Students Protest Against ‘Poor’ Government

The Jakarta Globe

Students Protest Against ‘Poor’ Government

More than 500 students marched to the National Monument, near the State Palace, on Thursday to denounce the leadership of the president and vice president.

The students, protesting under the banner of the Alliance of Indonesian University Student Councils, said Susilo Bambang Yudhoyono and his deputy, Boediono, had failed the country.

Muhammad Sayyidi, president of the student council at Padjadjaran University in Bandung, said they wanted the administration to live up to its promises to improve the life of the nation.

“After two years of the Yudhoyono-Boediono government, we rate its performance as poor,” he said. “It has failed to improve prosperity or uphold the law.”

He also said students were angry that education standards had not been improved.

The “nine-year compulsory study” program had proven unsuccessful, he said, and students were waiting for the government’s next move.

The student demonstration, which began early in the day, included theatrical twists such as pocong (ghosts), caskets and headstones marked “education,” “health” and “law enforcement.”

Students said the symbols were intended to suggest that Indonesia was in mourning for the failed Yudhoyono-Boediono government.

The students also said the government was dragging its feet on providing social security. Elisabeth Oktofani

Ekonomi Kreatif Belum Berkontribusi Maksimal

Beritasatu.com


Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang tinggi

Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif merupakan memiliki potensi ekonomi yang tinggi namun belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan negara.

“Ekonomi kreatif penting karena memiliki potensi yang luar biasa,” kata Mari dalam pidato perdananya, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Rabu (19/10).

Dengan input gagasan, menurut dia, potensi ekonomi bisa ditingkatkan hingga ke titik optimal meskipun harus menghadapi tantangan seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, infrastruktur, serta pendidikan sehingga mampu mengembangkan creative mindset.

Mari menuturkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 7,6 persen. Sementara terdapat 7,7 juta pekerja di sektor ekonomi kreatif yang menyumbang 7,5 persen pada angkatan kerja.

Ada pun ekspor ekonomi kreatif mencapai Rp 115 trilliun atau 7,5 persen dari total ekspor.

KIARA:Pemerintah SBY-Boediono Rampas Ruang Hidup Nelayan

Beritasatu.com


Pemerintah dinilai belum mampu melindungi dan menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir.

Aktivis menilai pemerintah SBY-Boediono telah merampas ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

“Kami melihat adanya lima indikasi kuat terjadinya perampasan dan pengurasan sumber daya laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Riza Damanik, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam Konferensi pers yang diadakan di Jakarta, hari ini.

KIARA mencatat dalam dua tahun masa pemerintah SBY-Boediono, pencemaran perairan Indonesia telah mencapai 23.281.799 hektar, di mana pencemaran tersebut terjadi di kawasan Teluk Jakarta yang mencapai 28.500 hektar, kawasan Perairan Laut Timor yang mencapai 9.000.000 hektar, serta kawasan Perairan Bangka Belitung yang mencapai 14.250.000 hektar.

“Meluasnya pencemaran yang terjadi di perairan Indonesia telah mengakibatkan adanya berbagai kesulitan bagi nelayan tradisional, karena dengan meluasnya pencemaran perairan Indonesia maka kerusakan ekosistem laut pun meluas sehingga berdampak pada menurunkan jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional,” kata Riza

“Sayangnya, pemerintah tidak berupaya serius untuk menangani hal tersebut. Justru yang terjadi adalah pemerintah memberikan dukungan terhadap praktik pencemaran ekosistem laut dan pesisir pantai dengan mengijinkan adanya aktivitas pertambangan, pemakaian alat tangkap trawl, konversi hutan bakau dan reklamasi di perairan nelayan tradisional,” tambahnya.

Budi Laksana, 32, seorang nelayan asal Cirebon yang juga merupakan anggota Serikat Nelayan Indonesia mengatakan, bahwa pemerintah SBY-Boediono selama ini tidak memberikan bantuan yang tepat kepada para nelayan tradisional.

“Bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini justru diberikan kepada industri perikanan atau nelayan besar, dan bukan nelayan tradisional. Sedangkan nelayan tradisional tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kami,” kata Budi.

Menteri Baru Masih Sarat Kepentingan Partai

Budi menyatakan SBY berucap bahwa ia akan memajukan kehidupan nelayan dengan melakukan pembangunan infrastruktur, tempat pelelangan ikan dan memberkan asuransi kecelakaan kerja.

“Sayangnya ucapan SBY hanya sebuah pencitraan politik saja karena pada tahun 2010, pemerintah SBY justru meningkatkan harga BBM, sehingga jika sebelumnya kami hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 1 juta untuk melaut selama satu minggu, kini kami harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1.5 juta,” tutur Budi.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa banyak nelayan tradisional Cirebon yang bekerja di kapal nelayan asing dan istri mereka harus bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga karena semakin merosotnya tingkat kehidupan nelayan tradisional.

Selain itu, KIARA mencatat Indonesia telah mengimpor produk perikanan lebih dari 119.682 ton hingga April 2011.

“Impor produk periknanan telah meningkat hingga 35 persen dibandingkan tahun 2010. Di mana dari 40 dari 79 produk impor perikanan tersebut merupakan produk periknanan yang dapat ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia,” kata Riza.

“Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian dalam mengatur hajat hidup nelayan dan masyarakat pesisir semakin mahal. Bahkan pemerintah SBY-Boediono belum mampu untuk melindungi dan menyejahterakan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir,” tambahnya.

Sementara itu, langkah Presiden SBY untuk mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Tjitjip Sharif Sutardjo dalam reshuffle KIB II dianggap tidak serius untuk memperbaiki sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, karena Tjijip dianggap tidak memiliki prestasi terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

“Kementrian Kelautan dan Perikanan miskin prestasi selama dua tahun terakhir ini, sehingga kementerian ini membutuhkan menteri baru yang professional,” tandas Riza.

“Namun menteri yang baru masih sarat dengan kepentingan partai, ” tutupnya.

Jero Minta Mari Elka Lanjutkan Programnya

Beritasatu.com


Mari diyakini mampu mendorong industri pariwisata Indonesia dan menghasilkan devisa hingga USD 10 miliar pada 2014.

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meneruskan programnya yang dijalankan selama tujuh tahun terakhir ini.

Dalam serah terima jabatan antara Jero Wacik dan Mari Elka Pangestu di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada hari Rabu (19/10), Jero meminta Mari untuk meneruskan program Kembudpar yang belum diselesaikan selama ia menjabat sebagai menteri.

“Saya minta kepada Ibu Menteri, agar program yang dilaksanakan itu dijalankan dengan baik. Kalau Ibu ada ide baru, silakan saja. Ini bukan intervensi tetapi harapan, karena kalau tidak dijalankan saya akan sedih,” kata Jero, dalam sambutannya.

Beberapa program yang ditinggalkan oleh Jero kepada Mari antara lain melanjutkan program pembangunan Taman Majapahit di Trowulan; program pembangunan Museum Pariwisata di tepi Danau Batur, Kintamani, Bali; program branding pariwisata Indonesia ‘Wonderful Indonesia’; dan gagasan pembangunan bandara internasional di Bali Utara.

Selain itu, ada pula program pemugaran Komplek Purbakala Muaro Jambi, program menjadikan Belitung dan Lombok sebagai tujuan pariwisata internasional dan mengembangkan perfilman Indonesia.

“Saya sengaja membawa ini semua agar tidak ada yang membatalkan. Jika ada yang membatalkan, bisa ketahuan,” kata Jero.

“Saya tidak mungkin terpilih menjadi menteri ESDM kalau saya tidak berprestasi sebagai menbudpar. Namun saya tidak akan berprestasi sebagai menbudpar kalau tidak ada yang mendukung saya,” tambah Jero. Ia menambahkan bahwa dirinya optimis Mari mampu mendorong industri pariwisata Indonesia dan menghasilkan devisa negara hingga USD 10 miliar pada tahun 2014.

Ministers Take Posts With High Hopes

The Jakarta Globe

Ministers Take Posts With High Hopes

Arientha Primanita, Ismira Lutfia, Rizky Amelia & Elisabeth Oktofani


Pledges, promises and painful farewells concluded the month-long cabinet reshuffle saga with newly appointed ministers promised to form fresh policies while the outgoing ones pleaded with them to see their policies through to completion.

Law Enforcement

New Minister of Justice and Human Rights Amir Syamsuddin and his deputy Denny Indrayana pledged to end the ministry’s much-criticized policy of awarding corruption and terrorism convicts with remissions, parole and other privileges, a legacy that blighted the administration of the outgoing minister Patrialis Akbar.

“Remissions for cases of corruption, terrorism and organized crime will be stopped,” said Denny, a former presidential staff member for legal affairs.

Amir said his ministry would also focus on “de-radicalizing” terrorism convicts, saying that he would forge relationships with religious leaders as well as sociologists and counter-terrorism bodies.

The program was first introduced under former minister Andi Mattalatta, making convicts sit together with religious clerics in the hope that the discussion would correct their views on Islam.

But terrorism analysts say the program has been ineffective in preventing terrorists from reoffending. In fact, prison has proven to be an effective incubator for radical ideologies and recruitment ground for militias.

Patrialis, who shed tears as he bid farewell to his former subordinates, said he would become an academic. Some students from the immigration academy even read out a poem written as a tribute for the outgoing minister.

The students then lined up to escort Patrialis and his wife out of the building while some ministry officials sang farewell songs and others waved him goodbye.

Meanwhile, the newly appointed State Intelligence Agency (BIN) chief Lt. Gen. Marciano Norman said he would focus on creating “synergy” with other institutions.

“I will try all I can to synergize with all sides whether it is the BNPT [National Counter Terrorism Agency], the National Police or the TNI [military]. I must help the BIN to forge inter-department relationships,” he said.

Marciano said multi-institutional cooperation was the only way to go to bring peace and stability to the country.

Tourism to Energy

At the Tourism and Creative Economy Ministry, outgoing minister Jero Wacik asked successor Mari Elka Pangestu continue his unfinished programs.

“If you come up with new ideas, go ahead. This is not an intervention but a request. If [the old programs] are not continued, I will be heartbroken,” he said.

Jero, who was appointed to be the new Energy and Mineral Resource Minister, said he still dreamed of restoring the Majapahit garden in Trowulan, Central Java, as well as making Belitung island an international tourism destination.

“I would not have been chosen as energy minister if I had achieved nothing as tourism minister. But I wouldn’t have been such a high-achieving tourism minister without anyone supporting me,” he told his former subordinates in an outgoing address.

The ministry has been renamed the Tourism and Creative Economy Ministry. Mari said the creative economy aspect of her new role posed an exciting new challenge for her.

“It is something remarkable that we have a ministry that manages and develops a creative economy,” she said.

Mari, previously trade minister, said that a blueprint for a creative economy was devised in 2008, adding that the industry contributes around 7.6 percent, or Rp 140 trillion ($16 billion), to the economy.

She said that the industry also made up about 10 percent of Indonesia’s exports, employing around 7 percent of the country’s workforce of 110 million people.

Mari said her ministry would need to sit down with the Education Ministry, which has been renamed the Ministry of Education and Culture.

“We will discuss what will be the [education ministry’s] responsibility,” she said.

Research, Technology & Environment

Newly appointed Research and Technology Minister Gusti Muhammad Hatta said he would focus on horticultural technology and genetic engineering for agricultural products to boost Indonesia’s food resilience in the face of global climate change.

“Technological innovations are needed to respond to the looming global food crisis,” the minister said.

Gusti, who previously served as environment minister, said there needed to be research to produce a new rice variety that was more resilient in the changing climate. The current variety, he said, no longer suits rising temperatures, causing food shortages and famines.

His experience as an environment minister, he said, allowed him to learn that access to clean water should also be made a priority, particularly to areas prone to drought.

A technological breakthrough is needed to address the problem, he said, adding that the government had focused too much on short-term solutions of disaster mitigation and relief aid. “We have to work together to produce something useful,” he said.

Gusti’s position at the Environment Ministry was filled by Balthasar Kambuaya, a former rector of Cendrawasih University in Papua. Balthasar said that although his background was economics, he was confident he would be able to resolve environmental issues.

“You just have to believe in yourself. I am sure [environmental problems] will be resolved,” he said. Balthasar was the university’s dean of the economics faculty between 2001 and 2004 before being appointed as its rector.

Operators Told To Reconfirm Paid Services Subscriptions

The Jakarta Globe

Operators Told To Reconfirm Paid Services Subscriptions

The government says it will ensure mobile phone network operators reconfirm consumers’ subscriptions to premium SMS services and Ring Back Tones as police push ahead investigating allegations of phone credit theft.

“Services such as premium SMS and RBT will have to be reconfirmed to check whether customers wish to continue their subscriptions or not,” said Gatot Dewa Broto, a spokesman for the Communications and Information Technology Ministry.

The deadline for reconfirmation is today at midnight.

Some providers allow people to set music as an RBT. The government will not halt the services, Gatot said.

“This is certainly not going to disadvantage musicians. In fact, it will protect them,” he added.

Frustration over telephone credit theft gained public exposure when Feri Kuntoro, a man from East Jakarta, reported Telkomsel to the police two weeks ago for letting a content provider siphon off his credit.

Sr. Comr. Baharudin Djafar, a spokesman for the Jakarta Police, has reassured consumers that police were taking the phone credit theft allegations seriously.

Baharudin said digital forensics techniques would help tell whether a complainant had attempted to cancel a disputed subscription or not. “The important thing is that we explore first whether or not there is a criminal aspect to each case,” he said.

Baharudin added that police had only received three reports of alleged crimes from the public: those of Feri Kuntoro, Hendri Kurniawan and Daniel Kumendong. Those cases were being probed by the Jakarta Police’s cyber-crime unit, he said.

Feri presented further evidence to police on Monday, Baharudin said, handing over physical evidence to support his initial report made on Oct. 4.

The police have also taken the initiative to consult experts in the case, he said.

“We’ve contacted language experts, consumer experts, IT experts and even the Social Affairs Ministry — for cases where there’s a prize on offer, to check whether the competition is registered or not,” Baharudin said.

Network operator Telkomsel will be questioned this week in connection with Feri’s report, the spokesman said.

Feri’s attorney, David Tobing said public-interest lawyers were ready to report network providers that ignored a letter of instruction issued on Friday by the Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI).

“I, personally, along with NGOs, will monitor the implementation of the instruction. If there are any [network operators] that breach it, we’ll report them to police,” David said on Monday.

The BRTI’s letter of instruction was directed at 10 mobile network operators, requiring them to take various steps to protect consumers.

These include a ban until further notice on broadcast text messages, pop-up screens and broadcast voice messages. Information must also be prepared for consumers and any unfairly deducted credit be returned.

The Indonesian Cellular Phone Association (ATSI) has indicated its preparedness to comply with the instructions, its chief Sarwoto Atmosutarno told a news conference on Monday.

Sarwoto is also the president director of Telkomsel.

Operator Seluler Wajib Konfirm Ulang Layanan RBT

The Jakarta Globe


Konfirmasi ulang harus dilaksanakan paling lambat pada 18 Oktober.

Pemerintah menegaskan operator telepon seluler diwajibkan mengkonfirmasi ulang layanan Ring Back Tone (RBT) kepada para pelanggan.

“Layanan SMS Premium seperti RBT akan dikonfirmasi ulang kepada para pelanggannya apakah mereka masih akan melanjutkan langganan tersebut atau tidak,” kata Gatot S Dewa Broto, Kepala Humas dan Pusat Informasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepada beritasatu.com, Jakarta, hari ini.

Gatot menambahkan yang dihentikan bukanlah jasa layanan SMS Premium seperti RBT yang dihentikan, melainkan SMS Broadcast berupa promosi hingga batas waktu yang akan disampaikan nanti.

Dijelaskannya, konfirmasi ulang tersebut harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal 18 Oktober tengah pukul 00.00 WIB. “Yang jelas penataan ulang SMS Premium ini tidak akan merugikan musisi namun justru melindungi mereka,” tandas dia.

Message Received: BRTI Tells Providers To Cut Off ‘Premium’ Cellphone Content

The Jakarta Globe

Message Received: BRTI Tells Providers To Cut Off ‘Premium’ Cellphone Content

Consumers battling the automatic deduction of cellphone credits for unsolicited content have notched up a major victory with a government moratorium on operators offering such content.

The Indonesia Telecommunications Regulatory Body (BRTI) announced over the weekend that it had issued a letter to the 10 cellphone operators in the country to stop them offering the paid content via text message, pop-up screens or voice broadcasts for an indefinite period.

Gatot Dewa Broto, a spokesman for the Communications and Information Technology Ministry, said on Sunday that the move was the government’s response to reports of premium content bilking consumers of phone credit and recommendations by the House of Representatives to crack down on unscrupulous content providers.

“The operators have also been instructed to de-register all customers from these premium message services by midnight on Monday at the latest,” he said.

“They will then have to notify their customers about the de-registration and instruct them on how to register again if they choose to do so, without incurring extra charges.”

In another step toward greater consumer protection, the BRTI has also required the 10 operators to tabulate and submit a list of the amount of credit deducted from each customer for these services since registering.

“This is concrete proof of the government’s response to consumer concerns about the stealing of phone credits,” Gatot said.

The issue of unsolicited deductions came to the public attention when Jakarta resident Feri Kuntoro reported Telkomsel, the country’s biggest mobile operator, to the police earlier this month for letting a content provider siphon his phone credit.

Feri was himself later reported to the police for defamation by Colibri Network, the content provider in question, though he insisted he had not leveled any accusations against them.

Last week, Feri told the Jakarta Globe that he was being harassed after lodging the report and that he had appealed to the Victim and Witness Protection Agency (LPSK) for help.

Renowned consumer rights advocate David Tobing, who is representing Feri in his lawsuit, said the BRTI’s order was less than satisfactory because it did not actually oblige the operators to de-register their customers from the premium services.

“So what the operators have done is give their customers the option of de-registering, and not actively done it themselves,” he said on Sunday.

He cited the case of Telkomsel, which has sent out text messages instructing customers with active premium message subscriptions on how they can de-register.

“That kind of message giving customers the option to de-register won’t necessarily be acted on by all customers,” David said.

Activists tried to get people to switch off their cellphones for two hours on Saturday to protest the unsolicited deductions, but it was unclear how many heeded the call to hang up o n their cellular companies.

Saputra Harja, the organizer o f the No Handphone Movement, said he was trying to confirm the number of people who joined in.

“I am optimistic that many people participated by turning off their phones for two hours,” Saputra said. “But we still have to see how this affected mobile phone traffic.”

The group blames providers for failing to crack down on unscrupulous content companies that steal phone credits from unsuspecting consumers.